Untuk menjaga ketahanan APBN, Next Indonesia Center memberikan beberapa masukan. Pertama, efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L), khususnya pada pos belanja operasional yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik. Misalnya untuk kegiatan perjalanan dinas, rapat, pengadaan barang, serta administrasi.
"Komponen ini relatif memiliki ruang efisiensi yang cukup besar ketika pemerintah perlu melakukan penyesuaian," kata Christiantoko.
Kedua, efisiensi subsidi energi. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, subsidi energi tidak tepat sasaran. Orang-orang kaya justru mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibanding kelompok masyarakat miskin.
"Hasil perhitungan Next Indonesia Center, potensi subsidi Elpiji yang salah sasaran mencapai Rp 44,8 triliun. Kemudian subsidi BBM sekitar Rp 88,7 triliun. Jadi total subsidi yang tidak tepat sasaran sekitar Rp 133,5 triliun," tutupnya.***
Artikel Terkait
BULOG Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng RI Aman hingga Akhir 2026
NU Panawangan dan KDMP Cinyasag Sepakat Islah, Satu Lahan Dua Bangunan, Dinas Bina Marga dan PR Jawa Barat Segera Keluarkan Izin
32 WNI Berhasil Dievakuasi dari Iran, Sebagian Kini Sudah Tiba di Indonesia
Buntut Dua Hari Berturut-turut Ditemukan Belatung di Menu MBG, Operasional SPPG Lowokwaru Tulusrejo 2 Dihentikan Sementara
Penerima PKH Dirancang Naik Kelas Lewat Keanggotaan di Kopdes Merah Putih
Abu Janda Kena Skakmat Feri Amsari saat Debat soal Palestina, Aktivis pro-Israel Itu Terpancing Emosi Lalu Diusir
Terbaru! Daftar 10 Tol Fungsional Selama Mudik Lebaran 2026
Siap Dilalui Pemudik, Pemerintah Pastikan Kemantapan Jalan Nasional Capai 93,5 Persen
Kabar Gembira, 2.241 Guru Madrasah Lulusan PPG 2025 di Sulawesi Selatan Segera Dapat TPG
3 Penyebab Keterlambatan Pencairan TPG Guru Madrasah, DPR Desak Kemenag Segera Cairkan Tunjangan Profesi Guru: Berpotensi Picu Gejolak Sosial