ICW Soroti Sony Sonjaya yang Ingin jadi JC Kasus Dugaan Jual Beli Titik SPPG: Biarkan Dia Bersuara dan Membongkar

PORTALOKA.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) turut menyoroti pergantian dan penangkapan eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut ICW yang diwakili oleh Kepala Divisi Hukum dan Investigasi, Wana Alamsyah, pergantian pimpinan BGN karena korupsi bukan suatu solusi yang paling penting,

Meski begitu, ICW tetap memberikan apresiasi dengan langkah yang diambil.

“Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk membongkar rasanya penting untuk kita beri apresiasi, tapi hanya mengganti pemain tapi tidak mengganti struktur atau sistem dalam BGN hanya akan menjadi roda setan begitu saja,” ucap Wana dalam siniar yang tayang di YouTube Bambang Widjojanto pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Baca Juga: Serba-serbi Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Bundaran HI: Dari Kopi Hitam hingga Sate Padang Dibagikan Warga kepada Peserta

Riset ICW Ungkap Kepemilikan SPPG oleh Kelompok Tertentu

Wana kemudian membeberkan lagi beberapa riset yang pernah dilakukan oleh ICW terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada 6 Januari 2025 lalu.

Riset yang dilakukan oleh ICW pun sudah dilakukan pada 2025 seiring pelaksanaan MBG.

“Pada 2025, kami mencoba untuk melakukan investigasi terkait dengan kepemilikan atau afiliasi SPPG. Pada saat itu, kami melakukan penelusuran terhadap 102 yayasan yang kemudian hasilnya menarik,” kata Wana.

“Pertama, dari 102 yayasan yang kami pantau, 28 yayasan di antaranya itu terafiliasi, patut diduga dengan partai politik,” lanjutnya.

Baca Juga: Kepala BGN Nanik Deyang Bakal Setop Distribusi MBG ke Sekolah Elite, 'Refocussing' Jadi Alasannya

ICW melakukan investigasi dengan menyusut siapa saja orang di balik kepemilikan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk distribusi MBG.

Menurutnya, tanpa ada proses penunjukkan SPPG yang dilakukan secara proper, MBG hanya akan menjadi keuntungan yang diambil ketika program berjalan oleh yayasan terkait.

Selain itu, temuan lain adalah sekitar 12 yayasan terafiliasi dengan birokrat pemerintah dengan 6 di antaranya terafiliasi dengan militer,1 yayasan dengan polisi, dan 1 lainnya dengan jaksa.