Ramai Isu 70 Dapur MBG Disebar di Lapas-Rutan Indonesia: Bagaimana dengan Tata Kelola yang Dinilai Masih 'Cacat'?

Pada kesempatan yang sama, Mashudi memastikan Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa sewa lahan.

Mashudi menyebut, hal ini untuk setiap lahan sebesar 350-400 meter persegi di lapas dan rutan yang digunakan sebagai dapur MBG.

"Harapan kita ke depan bahwa warga binaan itu banyak yang punya keahlian memasak, dari hasil assessment itu, kita berdayakan," tandasnya.

Baca Juga: Imigrasi Yogyakarta Gagalkan 3 WNI yang Diduga Jemaah Calon Haji Ilegal, Terungkap saat akan Terbang dari Bandara YIA

Berkaca dari hal itu, sebelumnya publik juga sempat menyoroti adanya pengadaan proyek dapur MBG dengan melibatkan Yayasan Kemala Bhayangkari yang diduga berpotensi konflik kepentingan.

Dugaan itu mulanya disampaikan oleh lembaga antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan adanya dugaan korupsi BGN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan 1000 Proyek Dapur MBG Polri

Pada 24 Februari 2026 lalu, ICW pernah melayangkan surat ke KPK soal dapur MBG Polri.

Isi surat tersebut meminta KPK melakukan monitoring dan kajian atas pengelolaan dapur MBG oleh Polri.

Baca Juga: Heboh Balita di Cianjur Dilaporkan Meninggal Dunia Diduga Keracunan MBG, Pihak Rumah Sakit Ungkap Dugaan Awal Penyebabnya

ICW menilai, pengelolaan lebih dari 1.000 dapur MBG oleh Yayasan Kemala Bhayangkari dapat berpotensi konflik kepentingan.

"Tidak ada transparansi mengenai anggaran SPPG Polri," demikian tertulis dalam laporan ICW.

Saat itu, ICW juga mengestimasi dalam setahun SPPG yang dikelola Polri mencapai Rp2,2 triliun.

Tata Kelola-Transparansi Dinilai Masih Lemah

Selain surat ke KPK, ICW juga sempat mengeluarkan hasil investigasi tentang potensi korupsi dalam program MBG.