PORTALOKA.ID - Penandatanganan perjanjian tarif antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membuka babak baru dalam hubungan dagang kedua negara.
Dalam kesepakatan tersebut, disepakati tarif sebesar 19 persen. Bahkan untuk 1.819 produk Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat mendapat pengecualian dengan tarif 0 persen.
Produk-produk yang mendapatkan tarif nol persen mencakup komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, hingga berbagai komponen elektronik termasuk semikonduktor dan komponen pesawat terbang.
Tak hanya itu, Amerika Serikat juga memberikan fasilitas tarif nol persen melalui mekanisme tariff rate quota (TRQ) untuk produk tekstil dan apparel Indonesia.
Menanggapi hal ini, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut bahwa sejumlah industri yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja akan merasakan dampak positif secara langsung.
“Dari sektor padat karya seperti tekstil, elektronik, coklat, kopi, CPO, furnitur, karet, sepatu dan lain-lain, banyak yang mendapatkan tarif nol persen. Ini berpotensi meningkatkan ekspor dan menciptakan lapangan kerja, minimal mempertahankannya,” ujar Wijayanto, Sabtu, 21 Februari 2026.
Menurutnya, peluang pembukaan lapangan kerja baru cukup terbuka, terutama di sektor manufaktur berorientasi ekspor.
Peningkatan permintaan dari pasar Amerika Serikat berpotensi mendorong ekspansi produksi, yang pada gilirannya membutuhkan tambahan tenaga kerja.
Di tengah tantangan perlambatan ekonomi global, insentif tarif ini dapat menjadi penopang penting bagi industri dalam negeri.
Namun demikian, Wijayanto mengingatkan bahwa daya saing Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan bilateral dengan Amerika Serikat.
Faktor tarif yang dikenakan kepada negara-negara pesaing juga sangat menentukan.
“Ekspor kita sangat dipengaruhi oleh tarif yang dikenakan kepada negara-negara yang menjadi kompetitor kita, khususnya Vietnam, Thailand, Malaysia, India, dan Bangladesh. Hingga saat ini belum jelas skema seperti apa yang mereka terima. Dugaan saya, untuk Vietnam, Thailand dan Malaysia, angkanya tidak akan berbeda jauh dari kita,” jelasnya.
Artikel Terkait
Momen Menlu Sugiono Lantang Suarakan Perdamaian Palestina: Board of Peace Harus Sejalan dengan Prinsip PBB!
Pilu Bocah di Aceh Tengah yang Ingin Kembali Sekolah, Pasrah Bangunan Tertimbun Tanah Bekas Banjir: Kelasnya Dulu di Sini
Dari Kecerdasan Budaya Hingga Tantangan AI: Seminar Internasional FIPP Bedah Masa Depan Pendidikan dan Psikologi
Trump Puji Ketegasan Prabowo di Forum Board of Peace: Saya Tak Ingin Melawannya!
FIPP UNNES Gandeng Pakar Universiti Malaya, Jajaki Kolaborasi Riset hingga Joint Supervision
Rincian Gaji Guru Honorer Madrasah dari MI hingga MA, Paling Tinggi pun Masih di Bawah UMR
Cerita di Balik Lukisan 'Kuda Api' Karya SBY yang Laku Rp6,5 Miliar
Mahasiswa Universiti Malaya Ikut Student Exchange, Dalami Paradigma Baru Manajemen SDM di FIPP UNNES
TEGAS! DPR Minta Gaji Guru Harus Naik Tanpa Terhambat Administrasi dan Birokrasi
Indonesia Sukses Amankan Tarif 0 Persen bagi Ekspor Tekstil ke AS, 4 Juta Lapangan Kerja Terima Manfaat