Kontroversi Proyek Whoosh: Dari Proposal Jepang-China hingga Model B2B yang Dinilai Ngawur

PORTALOKA.ID - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau dikenal dengan nama Whoosh, kembali mencuat sebagai polemik besar dalam pembangunan nasional.

Di samping kebanggaan atas pencapaian kemajuan teknologi transportasi di Tanah Air, muncul pertanyaan tajam tentang siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas beban utang yang kini menghantui proyek Whoosh.

Sebelumnya, politisi Akbar Faizal menyoroti perhitungan ekonom Faisal Basri yang menilai masa balik modal proyek ini bisa mencapai lebih dari tiga dekade.

Dengan harga tiket yang terus mengalami penyesuaian, kereta cepat ini dinilai sulit memberi keuntungan nyata bagi negara.

Baca Juga: Disuruh Bikin Laporan Dugaan Mark Up Kereta Cepat Whoosh oleh KPK, Mahfud MD Bilang Begini

“Katakanlah 33 tahun saja, itu sudah terlalu lama. Itu bukan lagi investasi,” ujar Akbar tegas dalam siniar YouTube Akbar Faizal Uncensored, pada Minggu, 19 Oktober 2025.

Terkait kasus ini, Akbar Faizal menyoroti adanya kontroversi soal sosok yang pertama kali mengubah arah proyek dari Jepang ke China.

Menjawab hal tersebut, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Agus Pambagio mengurai lapisan persoalan yang selama ini tersembunyi di balik proyek ambisius di era Presiden ke-7, Joko Widodo.

“Tentu orang nomor satu republik ini, Pak Jokowi. Karena waktu itu (2014–2015) beliau presiden,” ucap Pambagio dalam kesempatan yang sama.

Baca Juga: Anggota DPR RI Harris Turino: Kereta Cepat Jakarta Bandung itu Bayi Sungsang, Salah Desain Sejak Awal  

Pambagio lantas menjelaskan bahwa Jepang telah menawarkan skema bunga pinjaman 0,1 persen dengan sistem antar pemerintah, tetapi Presiden Jokowi kala itu disebut memilih untuk melanjutkan proyek melalui Kementerian BUMN yang kemudian menggandeng investor China.

Skema Jepang vs China

Pambagio mengungkap, peralihan tersebut bermula ketika Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan menolak tawaran Jepang karena menilai proyek kereta cepat belum menjadi prioritas nasional.

Kendati demikian, keputusan itu justru membuka jalan bagi investor China untuk masuk.