Disuruh Bikin Laporan Dugaan Mark Up Kereta Cepat Whoosh oleh KPK, Mahfud MD Bilang Begini

PORTALOKA.ID - Polemik soal adanya dugaan mark up kereta cepat Whoosh terus bergulir.

Kekinian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) era Presiden ke-7 Joko Widodo, Mahfud MD untuk membuat laporan terkait dugaan mark up tersebut.

Namun Mahfud MD menilai apa yang dilakukan KPK sebagai langkah yang aneh.

Mahfud mengatakan, dalam hukum pidana, aparat penegak hukum (APH) seharusnya bisa langsung melakukan penyelidikan begitu ada informasi dugaan tindak pidana tanpa menunggu laporan dari pihak lain.

Baca Juga: Peringati Hari Pangan Sedunia, BRI Peduli Tegaskan Komitmen Dukung Ketahanan Pangan Melalui Panen Raya BRInita

“Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,” kata Mahfud MD melalui akun X resminya, Sabtu 18 Oktober 2025.

“Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” lanjutnya.

Mahfud pun mencontohkan, laporan hanya diperlukan jika peristiwa tersebut belum diketahui aparat, seperti kasus penemuan mayat.

Namun bila sudah ada informasi publik tentang dugaan kejahatan, kata Mahfud, penegak hukum wajib bertindak.

Baca Juga: Anggota DPR RI Harris Turino: Kereta Cepat Jakarta Bandung itu Bayi Sungsang, Salah Desain Sejak Awal  

“Kalau ada berita ada pembunuhan, maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan,” tambahnya.

Mahfud Sebut KPK Keliru

Mahfud MD juga menyebut KPK keliru dua kali dalam menanggapi isu mark up proyek kereta cepat Whoosh.

Menurutnya, sumber awal informasi bukan berasal dari dirinya, melainkan dari tayangan NusantaraTV dalam program Prime Dialog edisi 13 Oktober 2025.