TOK! Tak Perlu Sarjana, MK Putuskan Syarat Capres hingga Calon Kepala Daerah Cukup Tamatan SMA

PORTALOKA.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan penting terkait syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Keputusan tersebut menyangkut syarat pendidikan minimal capres dan cawapres yang akan berlaga pada pemilihan presiden.

Bukan hanya soal syarat pendidikan capres/cawapres, keputusan MK tersebut juga berlaku untuk calon kepala daerah (cakada) yang akan bertarung di Pilkada.

MK menegaskan bahwa syarat pendidikan minimal bagi calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), calon anggota legislatif (caleg), hingga calon kepala daerah (cakada) tetap lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Baca Juga: 4 Fakta Terkini Insiden Keracunan Massal di KBB, Terungkap Bakteri Pembusuk hingga Usulan Dapur Khusus Sekolah

Putusan ini menolak permohonan uji materi yang meminta agar syarat pendidikan dinaikkan menjadi sarjana strata satu (S-1).

Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK pada Senin 29 September 2025, menyatakan permohonan tersebut ditolak seluruhnya.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujarnya saat membacakan amar Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025.

Baca Juga: Prabowo Subianto Soal Pilpres 2029: Kalau Saya Kecewakan Kepercayaan Rakyat, Saya Malu Maju Lagi!

Gugatan Pemohon

Permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang warga bernama Hanter Oriko Siregar yang menggugat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, antara lain Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu, serta Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada.

Hanter menilai aturan syarat pendidikan SMA sederajat tidak cukup untuk menjamin kualitas kepemimpinan nasional dan mengusulkan agar syaratnya dinaikkan menjadi lulusan S-1.

Kendati demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi tersebut. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, isu ini bukanlah hal baru.

Sebelumnya, gugatan serupa juga pernah diajukan oleh pemohon yang sama dan telah diputus dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025.