Minggu, 12 Juli 2026

Ketua Komisi II DPR RI Akhirnya Buka Suara Soal Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024: Bukan Murni Kesalahan BKN dan KemenPAN RB

Photo Author
Arman Odie, Portaloka
- Minggu, 16 Maret 2025 | 14:18 WIB
Ilustrasi - Ketua Komisi II DPR RI menanggapi penundaan pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024 (menpan.go.id )
Ilustrasi - Ketua Komisi II DPR RI menanggapi penundaan pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024 (menpan.go.id )

PORTALOKA.ID - Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lulusan 2024 masih menjadi polemik.

Para lulusan CPNS 2024 dan PPPK 2024 dibuat galau dengan keputusan tersebut.

Pasalnya, jika mengacu pada jadwal semula, mereka mulai bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sekitar April atau Mei 2025.

Namun, baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) menerbitkan kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

Baca Juga: Pengangkatan CPNS 2024 Dipercepat? DPR Sebut Pemerintah Akan Umumkan Paling Lambat Pekan Depan

Selain menuai reaksi dari para CPNS dan PPPK, kebijakan ini mendapat respons sejumlah pihak.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengumumkan keputusan terkait pengangkatan CPNS dan PPPK minggu depan.

"Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah, keputusan pengangkatan CPNS dan PPPK," kata Dasco kunjungan kerja ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Dasco menyebut, DPR sudah memberi masukkan kepada pemerintah agar melakukan simulasi untuk mempercepat pendataan.

Baca Juga: Keputusan Pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024 Diumumkan Minggu Depan, DPR: Kami Minta Pemerintah Mempercepat Pengangkatan Dilakukan Tahun 2025

Menurutnya, DPR meminta agar pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan pada 2025.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik pernyataan Sufmi Dasco.

Menurut Rifqi hal itu bisa menjadi akhir dari polemik pengangkatan CPNS dan PPPK.

"Ini saya kira adalah akhir dari polemik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Kita berharap formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto bisa dilakukan dan didukung oleh semua pihak terutama kementerian, lembaga dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia," ucap Rifqi.

Halaman:

Editor: Arman Odie

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X