PORTALOKA.ID - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencopot setidaknya 6 pejabat pemerintahan.
Pejabat tersebut ditengarai terlibat dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di area pagar laut Tangerang.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam), Mahfud MD pun turut memberi tanggapan.
Meski sudah ada tindakan pencopotan, namun Mahfid meyakini bahwa mereka bukanlah aktor utama.
"Ah itu pejabat-pejabat kecil, itupun yang sudah dipindah," katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Mahfud menduga, ada bekingan yang lebih besar dalam kasus pembangunan pagar laut sepanjang 30 km tersebut.
Untuk itu, Akademisi asal Madura ini meminta Menteri ATR/BPN untuk mencari siapa aktor utama di balik kasus yang menyalahi aturan tersebut.
Menurut Mahfud, kasus ini perlu dikawal ketat oleh pejabat pengambil kebijakan, mulai dari menteri, direktorat jendral, hingga kepala kantor wilayah terkait.
Baca Juga: Viral Patwal Mobil RI 36 Ugal-ugalan, Mahfud MD Kaget saat Tanya Siapa Pemiliknya kepada AI
"Dan itu soal administratif dan mungkin dia melakukan apa-apa tanpa ada backing perintah dari atas atau pembiaran dari atas, karena intervensi dari luar karena kolusi dan sebagainya," ungkap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu.
Mahfud meminta agar investigasi atau penindakan kasus pagar laut dilakukan secara menyeluruh.
Sebab, hal ini dianggap penting untuk menyelamatkan kekayaan alam dan martabat bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
"Oleh sebab itu harus menyeluruh kalau kita tidak ingin menyesal kehilangan negara ini dengan segala kekayaan alam dan segala idealismenya sebagai bangsa yang merdeka," pungkas Mahfud.***