Program ini seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dengan iuran ditanggung oleh pemerintah.
"Yang Triliunan diembat, yang Receh pun disikat," ungkap kekesalan akun @Heraloebss dalam x yang mengomentari berita tentang Iuran BPJS Sandra Dewi Rp 42 ribu yang ditanggung APBD DKI sejak 2018.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengakui adanya kesalahan dalam pendataan dan mengklaim sedang melakukan pemutakhiran sejak 2020.
5. Kritik dari Berbagai Pihak
Hukuman Harvey Moeis dan Helena Lim yang relatif ringan memicu kemarahan publik.
Kritikan tajam juga diarahkan terhadap sistem pendataan yang memungkinkan individu seperti Harvey Moeis masuk dalam daftar penerima bantuan sosial.
Presiden Prabowo pun mengkritik vonis ringan yang dijatuhkan pada terdakwa korupsi besar.
"Terutama hakim-hakim yang menjatuhkan vonis, vonisnya jangan terlalu ringanlah," kata Prabowo dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
"Nanti prabowo dibilang tidak paham hukum lagi."
"Tapi rakyat pun ngerti, ngerampok triliunan bahkan ratusan triliun tapi vonisnya sekian tahun," tambahnya
Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal.
Selain itu juga mengungkap kejanggalan dalam pengelolaan program sosial seperti BPJS Kesehatan hingga keadilan hukum di negeri ini. ***