GARUT, PORTALOKA.ID – Menjelang Pilkada 2024, kekhawatiran tentang potensi pelanggaran netralitas di Kabupaten Garut mulai mengemuka.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, Ramdani, menyerukan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, TNI, dan Polri menjaga netralitas mereka dalam perhelatan demokrasi ini.
Imbauan ini muncul di tengah isu yang beredar terkait dugaan adanya bimbingan teknis (bimtek) oleh salah satu pasangan calon bupati di salah satu desa di Garut.
Ramdani menilai, tindakan tersebut dapat mencederai demokrasi dan mengganggu keseimbangan politik di tingkat akar rumput.
Baca Juga: KPU Garut Respons Kekhawatiran Masyarakat Terkait Netralitas Aparat Pemerintah dalam Pilkada 2024
“Demokrasi adalah milik seluruh rakyat, bukan sekadar ajang bagi elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Kami mengimbau ASN, kepala desa, TNI, dan Polri untuk tidak terlibat atau memihak kepada salah satu pasangan calon,” tegas Ramdani.
Menurutnya, aturan mengenai netralitas ini sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dalam regulasi tersebut, kepala desa dan perangkatnya dilarang ikut serta dalam kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon, begitu pula ASN, TNI, dan Polri.
“Kami tidak ingin ada penekanan atau intimidasi terhadap masyarakat dalam menentukan pilihannya. Mereka harus bebas memilih tanpa paksaan dari pihak manapun, termasuk dari kepala desa, ASN, maupun aparat keamanan,” ujar Ramdani.
HMI Cabang Garut, lanjut Ramdani, akan mengawal dan memantau jalannya Pilkada, khususnya di tingkat desa, untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang berlaku.
Dia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kami siap mengawal proses Pilkada ini agar berjalan dengan jujur dan adil. Jika ditemukan pelanggaran di lapangan, segera laporkan, dan kami akan pastikan pihak berwenang menindaklanjuti,” tuturnya.
Selain itu, Ramdani juga mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugas mereka secara profesional, terutama dalam memastikan netralitas di semua lapisan.