TASIK KOTA, PORTALOKA.ID - Evaluasi terhadap tata kelola birokrasi dan dinamika kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mengemuka.
Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Dhany Tardiwan Noor, menilai dalam satu tahun terakhir pemerintahan daerah masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam aspek koordinasi birokrasi dan efektivitas kepemimpinan.
Hal tersebut disampaikan Tardiwan dalam wawancara pada Senin, 16 Februari 2026. Ia mengungkapkan, sejumlah isu strategis di lingkungan pemerintah kota dinilai belum berjalan maksimal, bahkan memunculkan kritik dari berbagai elemen masyarakat terhadap kinerja pimpinan daerah.
“Dalam satu tahun terakhir, masih terlihat adanya kendala dalam tata kelola birokrasi. Ini tentu menjadi perhatian bersama, karena masyarakat berharap perubahan dan percepatan pembangunan,” ujar Tardiwan.
Baca Juga: SWAKKA Kunjungi Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya, Saatnya Media Bersinergi
Menurutnya, salah satu persoalan yang disoroti adalah adanya miskomunikasi antar pimpinan daerah.
Ia menyebut komunikasi yang tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui ajudan atau sekretaris pribadi, berpotensi menimbulkan distorsi dalam pengambilan keputusan.
“Kepemimpinan daerah seharusnya dibangun dengan komunikasi langsung, bukan melalui perantara. Jika terlalu banyak disampaikan lewat ajudan atau sekretaris, dikhawatirkan pesan yang diterima tidak utuh,” katanya.
Tardiwan juga menyinggung adanya agenda Wali Kota yang sempat dialihkan kepada Wakil Wali Kota, sehingga beberapa kegiatan menumpuk dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut, menurutnya, bisa berdampak pada efektivitas pelayanan dan jalannya roda pemerintahan.
Baca Juga: KH Miftah Fauzi: Pemkot Tasikmalaya Ditunggu Bersikap Atas Masalah Pasar Cikurubuk
Ia mengingatkan agar dalam kepemimpinan tidak terjadi apa yang ia ibaratkan sebagai “permainan catur”.
“Jangan sampai kepemimpinan ini seperti permainan catur. Jika itu terjadi, publik bisa menangkap adanya dinamika internal yang tidak sehat. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah stabilitas dan kepastian arah kebijakan,” tegasnya.
Lebih jauh, Tardiwan menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tetapi juga oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator birokrasi.
Ia mempertanyakan bagaimana sistem koordinasi internal berjalan, termasuk sejauh mana peran Sekda dalam menjaga stabilitas, netralitas, dan efektivitas birokrasi.