Bima Arya juga menyampaikan kekhawatirannya terkait tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, 83% APBD di Indonesia belum sehat, karena sebagian besar anggarannya masih berasal dari pusat.
"Banyak daerah yang ibarat pasangan muda yang masih minta uang orang tua. Harusnya sudah bisa mandiri, tapi nyatanya masih bergantung," ungkap Bima.
Untuk itu, Bima menekankan pentingnya memperbaiki kemandirian fiskal di tingkat daerah, agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih optimal.
"Jika daerah tidak segera memperbaiki kemandirian fiskalnya, maka pembangunan akan terus berjalan di tempat," ujarnya.
Bima Arya juga menggarisbawahi, Indonesia harus mampu tumbuh di atas 5% per tahun dalam satu dekade ke depan agar bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle-income trap).
Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia membutuhkan investasi besar, yang diperkirakan mencapai Rp5.800 triliun per tahun.
"Kalau mau lompatan besar, investasinya juga harus besar. Tidak bisa setengah-setengah," tegasnya.
Baca Juga: Pria di Ciamis Nekat Edarkan Miras Oplosan saat Bulan Ramadhan, Transaksi Lewat WhatsApp Lalu COD
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga menyampaikan program pemerintah di bidang pendidikan.
Ia mengungkapkan, Presiden Jokowi berencana untuk membangun sekolah unggulan bagi anak-anak jenius serta sekolah rakyat untuk masyarakat tidak mampu.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, agar siap bersaing di masa depan.
"Melalui pendidikan yang berkualitas, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan global," ujar Bima.