BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima Manfaat MBG, Daerah 3T dan Stunting Tinggi jadi Prioritas

PORTALOKA.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta wilayah dengan angka stunting yang tinggi menjadi prioritas.

BGN melakukan berbagai upaya untuk memperluas program MBG khususnya ke wilayah 3T dan angka stunting tinggi.

Upaya tersebut salah satunya dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari penerima manfaat MBG.

Baca Juga: Pengakuan Orang Tua di Pati, Anaknya Alami Mual-Muntah hingga Mimisan Usai Diduga Keracunan MBG

Ribuan satuan pendidikan tersebut merupakan sekolah-sekolah bertaraf internasional dan telah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan perluasan layanan dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas wilayah dan hasil pemetaan satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG.

"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono, dikutip Sabtu, 12 September 2026.

Ia mencontohkan Maluku dan Papua sebagai salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam perluasan layanan MBG.

Baca Juga: Update Korban Dugaan Keracunan MBG Kedaluwarsa di Gembong Pati: 154 Siswa Dirawat Jalan

Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum terlayani program MBG.

“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Untuk mendukung perluasan tersebut, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas.

Pembukaan SPPG tidak dilakukan secara serentak, melainkan melalui tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah.