Kemenag Usul Rp9,6 Triliun pada Anggaran 2027, Diprioritaskan untuk Kesejahteraan Guru, PIP hingga Tunjangan Khusus Guru 3T

PORTALOKA.ID - Peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu fokus utama Kementerian Agama (Kemenag).

Hal tersebut tercermin dari alokasi anggaran yang diusulkan Kemenag tahun 2027.

Kemenag mengusulkan alokasi anggran sebesar Rp9,6 triliun dari Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027.

Anggaran tersebut untuk peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan.

Baca Juga: Gebrakan PGMM Bogor: Bentuk 11 Korwil, Siap Total Perjuangkan PPPK Guru Madrasah Swasta dan Afirmasi Kesejahteraan Lainnya

Usulan ini dipaparkan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP-KL) Tahun 2027, Rabu, 10 Juni 2026.

Menag menjelaskan bahwa dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) TA 2027, Kemenag memfokuskan alokasi pada dua klaster utama, yakni Pendidikan dan Penurunan Kemiskinan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) Bantuan Sosial Terintegrasi.

"Dalam penyusunan Pagu Indikatif TA 2027 pada aplikasi KRISNA-RENJA K/L, Kementerian Agama telah mengalokasikan dukungan PKPN sebesar Rp19,08 triliun. Kebutuhan prioritas ini pada prinsipnya telah terpenuhi secara penuh demi memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Nasaruddin.

Baca Juga: 3 Poin Penting dalam Konsinyering Penguatan Layanan Program Subdit Profesi Guru yang Digelar Kementerian Agama

Kesejahteraan Guru hingga PIP

Dari total anggaran prioritas nasional tersebut, porsi terbesar sebesar Rp9,6 triliun diarahkan untuk program Peningkatan Kesejahteraan Guru, termasuk di dalamnya insentif dan tunjangan profesi guru serta dosen non-ASN, hingga tunjangan khusus guru di daerah 3T.

Selain itu, Kemenag juga mengalokasikan Rp3,71 triliun untuk penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah.

Rapat kerja tersebut diakhiri dengan penandatanganan lembar kesimpulan, di mana Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif TA 2027 serta seluruh usulan tambahan anggaran yang diajukan.

Baca Juga: Guru Swasta Bukan Beban Yayasan, Mereka Penjaga Masa Depan Bangsa