Viral Guru Honorer di Probolinggo Jadi Tersangka usai Diduga Rangkap Jabatan, Gajinya Dianggap Kerugian Negara

Baca Juga: Inisiatif Strategis ANTAM Memperkuat Kesejahteran Sosial dan Ekonomi di Pongkor

"Selanjutnya kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan per hari ini telah dihentikan penyidikannya," tambahnya.

Berkaca dari hal itu, sebelumnya kasus yang menjerat MHH selaku guru honorer di Probolinggo yang diduga terima gaji dobel alias rangkap dua di lingkungan pemerintah, sempat menjadi sorotan DPR.

Kasus yang Sempat Disorot DPR

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyesalkan penetapan tersangka terhadap MHH atas kasus tersebut.

Baca Juga: Rincian Gaji Guru Honorer Madrasah dari MI hingga MA, Paling Tinggi pun Masih di Bawah UMR

Habiburokhman menilai, langkah jaksa dalam perkara tersebut perlu dikaji ulang dengan mempedomani ketentuan dalam KUHP baru.

Hal itu, khususnya terkait unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana.

"Seharusnya jaksa mempedomani Pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan," kata Habiburokman di Jakarta, pada Selasa, 24 Februari 2026.

"Dalam kasus ini bisa dipahami bahwa saudara Huda tidak menyadari larangan rangkap pekerjaan tersebut,” tambahnya.

Baca Juga: VIRAL! Relawan SPPG Pamer Gaji Pertama 10 Hari Kerja Dapat Rp1,3 Juta, Warganet Bandingkan dengan Gaji Guru Honorer

Habiburokman lantas menyebut, apabila memang terdapat kekeliruan administratif terkait rangkap jabatan dan penerimaan gaji.

Politikus Gerindra itu meyakini, penyelesaian kasus tersebut tidak harus dibawa ke ranah pidana.

"Kalau toh hal tersebut dianggap salah, seharusnya cukup diminta mengembalikan salah satu gajinya kepada negara," tegas Habiburokhman.

"Tidak serta-merta diproses secara pidana," tandasnya.***