Pembangunan Jembatan Bailey dan Operasional Personil TNI di Kawasan Terdampak Bencana Dibiayai oleh Negara

PORTALOKA.ID - Dalam forum Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatra DPR-RI yang berlangsung di Banda Aceh, Selasa (30/12), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran Dana Siap Pakai untuk mendukung operasi tanggap darurat dan pemulihan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat tersedia dan siap dicairkan.

Ada anggaran yang sudah masuk ke BNPB sebesar Rp1,4 triliun dan yang masih bisa untuk dimanfaatkan dari kas negara sebesar Rp1,5 triliun.

Anggaran ini bisa dimanfaatkan oleh Kementerian dan Lembaga terkait yang terlibat dalam operasi pemulihan pasca bencana di Sumatra baik yang disalurkan melalui BNPB ataupun langsung ke DIPA anggaran K/L yang direkomendasikan oleh BNPB.

Hingga saat ini, BNPB telah menerima ajuan dan usulan dari TNI khususnya sebesar Rp84,16 milyar.

Baca Juga: Terus Salurkan Bantuan, BRI Gelar Program Trauma Healing untuk Anak-Anak Terdampak Bencana Banjir di Sumatera

Dari usulan tersebut telah disalurkan untuk operasional TA TNI di lapangan telah didukung untuk tahap 1 sebesar Rp26,7 milyar.

Pertimbangan pertanggungjawaban/GU Nihil akhir Tahun, sedangkan kekurangannya akan dipenuhi di Awal Tahun 2026)

Mekanisme Penyaluran

Penggunaan Dana Siap Pakai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Baca Juga: Jelang Pergantian Tahun di Lokasi Bencana, Warga Tapanuli Selatan Berlarian Ceria Sambut Prabowo

Kemudian PMK No. 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, menyebutkan bahwa anggaran Dana Siap Pakai bisa dimanfaatkan untuk operasi kedaruratan yang di daerah yang menetapkan status siaga/tanggap hingga transisi darurat baik itu oleh BNPB maupun oleh Kementerian/Lembaga lain melalui BNPB.

Mekanisme penggunaan Dana Siap Pakai ini tetap harus mengedepankan aspek akuntabilitas agar setiap rupiah uang negara yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun dari aspek manfaat di lapangan.

Adapun penggunaan Dana Siap Pakai bisa dimanfaatkan untuk operasional personal yang melaksanakan operasi kedaruratan di lapangan, pembelian dan distribusi logistik warga terdampak, pengadaan barang yang akan dihibahkan ke daerah seperti jembatan bailey, selimut, matras dan lain-lain, yang tentu saja nanti harus diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk penggunaan yang berkaitan dengan operasional personal di lapangan, pencairan anggaran tentu saja dilakukan selama fase operasi dilaksanakan.