Gubernur DKI Jakarta hingga Muhammadiyah Tolak Atlet Israel Ikut Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta

Menurut PDI-P, sikap partai yang diambil sudah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 yang menentang adanya penjajahan di atas muka bumi.

“Sikap kami adalah pilihan konstitusional bahwa bangsa Indonesia tidak boleh memiliki kerja sama dengan pihak-pihak penjajah. Selama Israel masih menjajah tanah Palestina,” kata juru bicara PDI-P, Guntur Romli, melalui keterangan tertulisnya pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Baca Juga: Wisata Terapi Kesehatan di Umbul Brintik Klaten, Dipercaya Bisa Redakan Pegal Linu hingga Masalah Kulit

PP Muhammadiyah: Kedatangan Atlet Israel Bisa Melukai Rakyat

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, turut buka suara mengenai kabar kehadiran atlet Israel ke Jakarta.

Menurut Anwar, jika atlet Israel diterima, justru melukai rakyat Indonesia sendiri.

“Kehadiran atlet Israel dalam kejuaraan dunia di Jakarta harus ditolak karena bertentangan dengan amanat konstitusi dan akan melukai perasaan sebagian besar rakyat Indonesia,” kata Anwar dalam keterangan resminya pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Baca Juga: Ciamis Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026: Sekda Tekankan Pentingnya Data Terintegrasi untuk Pembangunan Daerah

Ia juga menegaskan bahwa sebaiknya tidak ada hubungan antara Indonesia dan Israel, negara yang melakukan genosida pada rakyat Palestina itu.

“Tidak ada alasan bagi kita untuk menjalin hubungan olahraga dengan negara yang tega melakukan pembersihan etnis dan genosida,” imbuhnya.

Menlu Sugiono: Keputusan di Persani

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa partisipasi atlet adalah kewenangan dari Persatuan Senam Indonesia (Persani).

Baca Juga: Ammar Zoni Diduga Kembali Terseret Kasus Narkoba, Edarkan Sabu dan Ganja di Rutan Salemba Jakarta Pusat

“Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa, yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin,” ucap Menlu Sugiono kepada wartawan di Istana Negara pada Rabu, 8 Oktober 2025.

“Yang mengeluarkan visa itu kan Imigrasi, kita belum tahu disetujui atau tidak,” tandasnya.