Lantik Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional, Farhan: Simbol Lebangkitan Kota Bandung dari Krisis

BANDUNG, PORTALOKA.ID - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melantik tiga pejabat tinggi pratama dan 51 pejabat fungsional di Balai Kota Bandung, Rabu, 3 September 2025.

Ia mengatakan, pelantikan ini merupakan simbol kebangkitan Kota Bandung setelah melewati masa krisis pekan lalu.

“Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, karena tidak hanya sebuah pelantikan tetapi juga bukti bahwa Kota Bandung telah pulih 100 persen dari kondisi kritis sejak hari Jumat lalu,” ujar Farhan.

Tiga pejabat tinggi pratama yang dilantik yakni Sony Adam sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Salman Fauzi sebagai Kepala Badan Kesbangpol, dan Yasa Hanafiah sebagai Sekretaris DPRD Kota Bandung.

Baca Juga: Ratusan Ojol Turun ke Jalan Lakukan Bersih-bersih di Jalan Diponegoro Bandung

Farhan mengingatkan, setiap pejabat memiliki peran strategis, baik dalam menjaga kondusivitas politik, meningkatkan layanan kesehatan, maupun memperkuat pelayanan administratif DPRD.

Menurutnya, Kota Bandung berhasil melewati masa kritis karena kekompakan dan solidaritas masyarakat. Oleh karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan bisa menjaga iklim kondusif tersebut dalam tugas sehari-hari.

Farhan menegaskan, para pejabat harus mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.

“Mari jalankan tugas sebagai keberhasilan kolektif yang didukung kerja profesional setiap individu,” pesannya.

Baca Juga: Bapenda Kota Bandung Gelar Gebyar Utama, Permudah Layanan Bagi Warga dari Aktivasi IKD hingga Bayar PBB

Selain itu, sejumlah pejabat fungsional juga resmi dilantik, di antaranya Ringgas Hajopan Pane sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Madya dan Anton Sugiana Agustus sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya.

Pejabat fungsional lainnya yang dilantik terdiri dari analis kebijakan, analis ketahanan pangan, pengelola arsip, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, hingga pengelola penanaman modal.

Farhan menyebut, keberagaman profesi ini mencerminkan luasnya cakupan pelayanan pemerintah.

Kepada para analis kebijakan, Farhan meminta mereka menghadirkan rekomendasi berbasis data untuk membantu pengambilan keputusan.