Dampak Efisiensi Anggaran, Okupansi Industri Perhotelan Sukoharjo Turun Drastis Hingga 50 Persen

SUKOHARJO, PORTALOKA.ID - Kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah diterapkan oleh pemerintah pusat, selain berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK juga berdampak bagi tingkat hunian atau okupansi di industri perhotelan di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Humas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sukoharjo, Nonik Ratna Dewi, saat ditemui awak media di kawasan bisnis Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin, 17 Februari 2025 mengamini hal tersebut.

Kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan oleh pemerintah pusat sejak awal Februari lalu cukup berdampak bagi industri perhotelan di Sukoharjo.

Dampak yang sangat dirasakan yakni terjadinya penurunan okupansi kamar hotel hingga lebih dari 50%.

Baca Juga: SPBU di Sukabumi Rugikan Konsumen Rp1,4 Miliar Per Tahun, Begini Modusnya

"Penurunan ini mulai dirasakan sejak Februari 2025, saat pemerintah mulai menerapkan efisiensi anggaran. Hampir semua hotel di Sukoharjo terdampak kebijakan ini," ujarnya.

Selain okupansi yang turun drastis hingga 50%, sejumlah kegiatan pemerintah yang sedianya diselenggarakan di sejumlah hotel ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Padahal sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, tingkat okupansi harian hotel di Sukoharjo berkirsar antara 70% hingga 80% baik pada hari kerja maupun di akhir pekan.

Dampak tersebut dirasakan hampir oleh semua hotel di Sukoharjo, mulai dari hotel bintang dua hingga hotel bintang empat/lebih.

Baca Juga: Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Jadi Menteri Pertama yang Diganti

Meski demikian sejumlah hotel mulai mencoba beradabtasi dengan sejumlah inovasi, antara lain dengan menawarkan paket-paket baru yang menyasar segmen di luar pemerintahan baik corporate maupun individu.***