CIAMIS, PORTALOKA.ID - Koordinator Kecamatan (Korcam) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Sadananya, Febi Adrian, tengah menyiapkan skema pilot project yang direncanakan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyediaan sejumlah kebutuhan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG).
Program tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan dan persiapan sehingga belum diterapkan secara penuh.
Tahap awal yang disiapkan berupa pendataan serta validasi potensi komoditas BUMDes di delapan desa yang berada di Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis.
Dalam rancangan awal, lima SPPG di wilayah Sadananya nantinya direncanakan menggunakan bahan pangan dari BUMDes selama satu hari dalam sepekan. Sementara kebutuhan pada hari lainnya tetap dapat dipenuhi melalui mitra yang selama ini telah bekerja sama dengan masing-masing SPPG.
Baca Juga: Rakor Program MBG Kecamatan Sadananya, SPPG Gandeng BUMDes Berdayakan Petani dan Peternak Lokal
Febi menjelaskan, sebelum skema tersebut diterapkan, BUMDes terlebih dahulu diminta menyampaikan data mengenai komoditas yang tersedia di wilayahnya kepada Korcam.
Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi untuk memastikan ketersediaan, kesesuaian, serta kemampuan memenuhi kebutuhan SPPG.
“BUMDes mengajukan kepada Korcam, mereka punya komoditas apa saja di daerahnya. Nanti datanya disampaikan ke Korcam untuk divalidasi. Kalau memang benar dan sudah sesuai, akan diakomodir,” ujarnya.
Dia menambahkan, rencana tersebut juga memungkinkan terjadinya kerja sama lintas desa. Artinya, SPPG nantinya tidak harus memperoleh bahan pangan dari BUMDes yang berada di desa yang sama.
Sebagai gambaran, apabila skema tersebut sudah diterapkan, SPPG Mekarjadi dapat memperoleh komoditas dari BUMDes Sadananya maupun BUMDes dari desa lainnya, sepanjang komoditas yang ditawarkan telah melalui proses validasi dan sesuai dengan kebutuhan.
Febi menyebutkan, proses validasi terhadap BUMDes, UMKM, maupun pelaku usaha lokal direncanakan berlangsung mulai Oktober hingga Desember 2026.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum kerja sama dalam skema pilot project mulai dijalankan.
“Mulai Oktober sampai Desember ini mereka melakukan validasi terhadap pelaku UMKM atau pelaku usaha di kecamatan, sederhananya lewat BUMDes itu,” katanya.