PORTALOKA.ID - Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), sebuah think tank independen yang berfokus pada kajian strategis dan pertahanan, menyelenggarakan kegiatan Networking Iftar bersama jurnalis dan pimpinan redaksi media nasional di Jakarta.
Momentum ini digunakan untuk bersilaturahmi dengan insan media sekaligus membedah isu-isu krusial terkait kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Dalam forum tersebut, ISI menyoroti pergeseran geopolitik menuju realisme yang menuntut Indonesia memperkuat "Autonomi Strategis" guna menjaga kelangsungan negara (state survival).
Dewan Penasihat ISI, Dr. Muhammad Hadianto, menekankan bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Baca Juga: Menu Ramadhan Diprotes, Dapur MBG di Pekalongan Konsisten Sajikan Roti, Ayam, Tahu Tempe dan Pisang
"Diplomasi tanpa topangan kekuatan militer akan melemahkan posisi Indonesia. Meskipun aliansi kini menjadi prasyarat dalam situasi dunia yang fluktuatif, hal tersebut harus dipahami secara kontekstual dan tetap berbasis pada pragmatisme tujuan nasional," tegasnya.
Sejalan dengan upaya memperkuat posisi tawar di kancah internasional, ISI mengupas tuntas keterlibatan Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace (BoP) yang piagamnya telah ditandatangani di Davos pada Januari 2026.
Direktur Riset ISI, Dr. Ian Montratama, memaparkan tiga alasan fundamental di balik keputusan strategis ini:
- Amanat Konstitusi: Sebagai langkah nyata menunaikan janji konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai alinea pertama Pembukaan UUD NRI 1945
Baca Juga: 5 Tips Lolos Tes CPNS 2026, Siapkan Dari Sekarang Agar Peluang Lulus Semakin Besar!
- Kebuntuan Diplomasi Global: Menjadi terobosan baru mengingat 119 resolusi PBB sejak tahun 1965 terbukti gagal mencapai perdamaian nyata bagi Palestina.
- Urgensi Kemanusiaan: Kebutuhan akan solusi instan untuk menghentikan bencana kemanusiaan dan genosida di Gaza yang tidak dapat ditunda lagi.
Langkah BoP ini dinilai sebagai instrumen konkret untuk mengawal two-state solution sekaligus menjaga keseimbangan agar diplomasi global tidak didominasi oleh kekuatan tunggal.
Komitmen ini pun dipertegas melalui pengiriman 8.000 personel dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, di mana Indonesia dipercaya sebagai Wakil Komandan Operasi.