“Sekda memiliki posisi strategis sebagai pengendali birokrasi. Maka penting memastikan sistem koordinasi berjalan sehat dan profesional,” ujarnya.
Selain itu, Tardiwan menyoroti adanya satu rumpun atau kelompok ASN yang dinilai cukup dominan di sejumlah perangkat daerah.
Ia menyebut dominasi tersebut terlihat di beberapa instansi seperti BKPSDM, Disporabudpar, Diskum Perindag, Satpol PP, Disnaker, Setwan, Bapenda, Disdik, Dishub, Asda 1, Asda 3, hingga Kesbangpol.
Bahkan, lanjutnya, dari 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya, sebanyak 9 kecamatan disebut diisi oleh rumpun ASN yang sama.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian, karena dominasi kelompok tertentu dikhawatirkan dapat memengaruhi arah kebijakan dan realisasi program pemerintah daerah,” katanya.
Meski demikian, Tardiwan menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ia berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan program dan visi pembangunan yang telah ditetapkan.
“Kami berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat berjalan sesuai RPJMD dan mewujudkan Harapan Baru Tasik Maju, serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,” pungkasnya.
Evaluasi dari kalangan pemuda ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah, sekaligus pengingat bahwa tata kelola birokrasi yang sehat dan kepemimpinan yang solid merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah.***