PORTALOKA.ID - Lagi, persoalan guru madrasah swasta menjadi sorotan. Mulai dari kesejahteraan yang tidak meningkat hingga sulitnya ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kedua permasalahan inilah yang disuarakan oleh guru madrasah swasta, baik melalui jalur diplomasi hingga turun aksi.
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq pun ikut menyoroti permasalahan yang terjadi pada guru madrasah.
Maman Imanul Haq secara spesifik melakukan kunjungan kerja ke Majalengka di tengah maraknya aksi demonstrasi guru madrasah, Kamis, 12 Februari 2026.
Baca Juga: CATAT! Ini Jadwal Belajar Selama Ramadhan 1447 H hingga Idul Fitri
Dalam kunjungannya tersebut, Maman berjanji bahwa Komisi VIII akan memperjuangkan aspirasi para guru madrasah melalui berbagai jalur komunikasi lintas kementerian dan lembaga.
“Kunjungan Komisi VIII ke Majalengka ini sangat pas di tengah begitu maraknya demo-demo yang dilakukan oleh para guru madrasah. Tentu Komisi VIII akan memperjuangkan aspirasi itu,” ujar Maman, dikutip Minggu, 15 Februari 2026.
Akar Persoalan Guru Madrasah
Lebih lanjut Maman menjelaskan langkah yang akan ditempuh tidak hanya berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), tetapi juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Menurut Maman, persoalan guru madrasah bukan hal sederhana sebab menyangkut ribuan orang dan membutuhkan anggaran besar.
“Permasalahan ini tidak mudah, karena melibatkan puluhan ribu orang yang membutuhkan perbaikan dari sisi penganggaran dan membutuhkan dana yang begitu banyak. Ini perjuangan yang ekstra keras dan kita akan terus melakukan tahapan-tahapan itu,” katanya.
Dikatakan Maman, persoalan mendasar guru madrasah bukan soal memungkinkan atau tidak memungkinkan secara teknis, melainkan menyangkut adanya kemauan politik (goodwill) dari para pemangku kebijakan.
“Persoalannya bukan soal memungkinkan atau tidak memungkinkan. Persoalannya adalah ada tidak goodwill terhadap ini semuanya. Kita diskusi dengan pimpinan DPR dan kementerian terkait,” ujarnya.