berita

3 Cara yang Diungkap Kepala BKN untuk Membantu CPNS dan PPPK 2024 Bisa Bekerja Sementara di Kantor Lamanya, Salah Satunya Bakal Menghubungi Gubernur

Kamis, 13 Maret 2025 | 03:48 WIB
Untuk CPNS dan PPPK 2024 yang terlanjur resign dari kantor lamanya, BKN usulkan 3 hal ini (menpan.go.id)

PORTALOKA.ID - Jadwal baru pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024 yang diumumkan oleh Kementerian PANRB membuat gelombang protes dari para peserta yang telah lolos.

Pasalnya, menurut jadwal awal yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), CPNS 2024 seharusnya sudah diangkat pada Maret 2025.

Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 adalah Februari 2025 untuk tahap 1 dan tahap 2 seharusnya pada Juli 2025.

Namun di jadwal baru, CPNS 2024 baru bisa diangkat pada Oktober 2025 dan PPPK 2024 pada Maret 2026.

Baca Juga: CPNS dan PPPK Terlanjur Resign dari Tempat Kerja, Kepala BKN Usul Instansi Lakukan Pendataan untuk Bantu Menghubungi Kantor Lama

Karena banyak yang mengikuti jadwal awal BKN, maka banyak pula para CASN 2024 yang sudah resign dari pekerjaan lamanya.

Mengenai hal tersebut, Kepala BKN, Zudan Arif Fakhrulloh mengungkapkan kalau badan yang ia pimpin bersama Kementerian PANRB akan membantu mereka yang resign bisa sementara waktu bekerja lagi di kantor lama.

“Sebagai empati dari pemerintah, banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign karena berharap 1 April sudah bekerja,” kata Zudan pada Rakor Penyesuaian Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024 yang disiarkan di YouTube BKN pada Senin, 10 Maret 2025.

“Ternyata ada penyesuaian waktu, ditunda sampai Oktober dan Maret, jadi sekarang menganggur,” imbuhnya.

Baca Juga: Bukan Maret 2026, Penetapan NIP PPPK Dimajukan! Cek Ketetapan Jadwal dari BKN Berikut

Selain meminta instansi tujuan turut membantu menghubungi kantor lama, ia juga berjanji BKN dan Kementerian PANRB akan mencoba hal yang sama.

“Kami dari BKN atau Kementerian PANRB yang menghubungi (kantor lama), misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN,” kata Zudan.

“Atau kami menghubungi Kemenaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta,” ujarnya.

Ia juga mengatakan kemungkinan untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat jika CASN 2024 awalnya bekerja di pemerintahan.

Halaman:

Tags

Terkini