Pasangan Lansia di Pekalongan Dicoret dari Daftar Penerima Bansos Gegara Dituduh Judol, Padahal Tak Bisa Baca Tulis dan Tak Punya HP

Neli menjelaskan, di desanya terdapat 18 KPM dinonaktifkan karena terindikasi dengan judi online, salah satunya Mbah Dayat dan Darmi.

Khusus nasib Mbah Dayat dan Mbah Darmi, pihak desa kemudian mengajukan sanggahan, karena kondisi keduanya dinilai tidak ada arahan ke judol.

Baca Juga: Festival Podo Gelar Ngrembaka: Puncak Apresiasi dan Lokakarya Hasil Program Ngrembaka Aksara PPK Ormawa SGL PGSD UNNES di Kelurahan Podorejo

Diduga KTP Dipinjam Orang Lain

Dalam kesempatan yang sama, Neli juga melakukan klarifikasi mengenai kemungkinan identitas atau KTP Dayat-Darmi pernah digunakan atau dipinjam pihak lain.

Neli mengungkapkan, menurut hasil klarifikasi itu terdapat pengakuan bahwa identitas tersebut memang pernah dipinjam.

"Setelah penonaktifan, saya klarifikasi. Membuat surat pernyataan bermaterai, saya juga klarifikasi apakah KTP-nya pernah dipinjam orang lain. Hasilnya diakui," kata Neli.

Terkait kegiatan judol, keduanya dinilai kondisinya tidak memungkinkan.

"Maaf, (mereka) tidak bersekolah dan tidak bisa baca tulis. Jadi, tidak mungkin ada indikasi untuk judol. HP juga tidak punya," sambungnya.

Baca Juga: Tutup Bulan Kemerdekaan, MI Bojongsari Ciamis Gelar Karnaval dan Jalan Sehat

7.585 KPM Terindikasi Judol

Berdasarkan laporan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, hingga Minggu, 30 Agustus 2026, sebanyak 7.585 KPM bantuan sosial dicoret, karena terindikasi aktivitas judol.

Bantuan sosial bagi ribuan KPM tersebut saat ini dihentikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Terkait kasus tersebut, Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Mouretta Vitria mengatakan data tersebut merupakan hasil pengecekan melalui aplikasi hingga akhir Agustus 2026.

"Untuk sementara ini sampai dengan hari ini, data yang sudah kita cek di aplikasi memang ada sebanyak 7.585 KPM yang terindikasi judol," ungkap Vitria dalam keterangannya, pada Minggu, 30 Agustus 2026.