PORTALOKA.ID - Kementerian Agama (Kemenag) berniat mendukung program Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
Hal ini dilakukan lewat program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab).
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa PPG Daljab dapat meningkatkan profesionalisme guru.
"PPG Dalam Jabatan adalah solusi strategis dalam mengatasi kesenjangan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama.
Baca Juga: Kemenag Loloskan 71.424 Peserta PPPK Tahap 1, Berikut Berkas yang Harus Disiapkan
"Dengan pendekatan yang lebih efisien dan terstruktur, kami yakin kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan agama di sekolah umum akan semakin meningkat," ucapnya.
Wakil Menteri Agama (Wamenag), HM Romo Syafii menjelaskan, program itu telah menjadi prioritas Kemenag.
"Sertifikasi guru merupakan program prioritas Kemenag, saya harap semua pihak harus sepakat," tuturnya.
Lebih lanjut, perlu adanya rasionalisasi dalam penganggaran dan penekanan seremonial.
Baca Juga: Seleksi Administrasi PPG bagi Guru Tertentu 2024 Sudah Dibuka, Cek Syarat dan Ketentuan di Sini
"Anggaran pengadaan laptop perlu dirasionalisasi, seremonial harus kita tekan dulu."
"Saya minta semua pihak mendukung program Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan guru," tegasnya.
Rencananya, PPG Daljab akan diselesaikan hingga tahun 2026 bagi guru madrasah maupun guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu) di sekolah umum.
"Penyelesaian sertifikasi guru di bawah Kemenag melalui PPG Dalam Jabatan akan diselesaikan dalam dua tahun."
Baca Juga: Ingin Ramadhan 2025 Lebih Bermakna, Sekolah dan Pesantren Diwacanakan Libur Sebulan oleh Kemenag, Pernah Digagas Prabowo
"Semua harus selesai. Saya minta setiap Satker yang mengurus masalah ini bekerja dengan cepat, taktis, dan sungguh-sungguh," ucapnya.
Adapun, pelaksanaan PPG Daljab Kemenag akan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Pelaksanaan dilakukan secara serentak di 56 LPTK, dengan lima angkatan yang masing-masing berlangsung selama 45 hari.
Untuk mekanisme penyelesian dilakukan menggunakan sistem berbasis data guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.***