PORTALOKA.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan efisiensi terhadap BUMN yang dinilai tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja yang baik.
Langkah tersebut ditujukan untuk menghemat anggaran negara dan mengalihkannya sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.
Prabowo mengatakan bahwa dalam kurang dari dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, tidak memiliki kinerja yang baik, dan terus mengalami kerugian.
Baca Juga: Konsisten Jadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan, BRI Bukukan Laba Rp31,2 Triliun pada Triwulan II 2026
“Dalam kurang dari dua tahun, pemerintah yang saya pimpin telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, langkah tersebut telah menghasilkan penghematan hingga Rp50 triliun. Pemerintah juga menyiapkan langkah efisiensi lanjutan dengan menutup lebih banyak BUMN hingga akhir 2026.
“Dengan 290 BUMN, kita telah menghemat Rp50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, 31 Desember 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup,” tegas Prabowo.
Dengan langkah tersebut, Prabowo memperkirakan jumlah BUMN nantinya hanya akan tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
Baca Juga: Prabowo Terima Kartu Anggota Seumur Hidup NU: Ini Kehormatan Besar bagi Saya
Prabowo berharap efisiensi tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga Rp100 triliun. Penghematan itu, kata dia, antara lain berasal dari pengurangan biaya overhead dan biaya rutin, termasuk gaji direksi serta komisaris.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” kata Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa penghematan pemerintah tidak hanya dilakukan melalui efisiensi BUMN.
Menurutnya, penghematan di berbagai bidang telah mencapai lebih dari Rp200 triliun per tahun dan bahkan mendekati Rp300 triliun setiap tahun.