PORTALOKA.ID – Promedia Group melakukan audiensi dengan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) di Kantor Bakom RI, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus bertukar pandangan mengenai penguatan komunikasi publik melalui sinergi antara pemerintah dan jaringan media lokal.
Delegasi Promedia dipimpin CEO Promedia Group Agus Sulistriyono bersama Komisaris Promedia Dadang Hermawan, Direktur Marketing Promedia Bimo Haryanto, Ketua Umum Jaringan Pemimpin Redaksi (JPP) Sunardi Panjaitan, serta Sekretaris Jenderal JPP Hadi Suprapto.
Rombongan diterima langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) Muhammad Qodari.
Dalam pertemuan tersebut, Qodari didampingi Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Kurnia Ramadhana, Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Ulta Levenia, serta perwakilan Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Ruth Anjani.
Dalam kesempatan itu, Qodari menjelaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah RI memiliki mandat membangun komunikasi publik pemerintah sekaligus menjelaskan dan menyosialisasikan berbagai kebijakan strategis serta program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.
"Selamat datang di Sekretariat Bakom. Salah satu tugas Bakom turut aktif menjelaskan dan menyosialisasikan berbagai program serta kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat," ujar Qodari.
Bakom RI merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025.
Lembaga ini bertugas melaksanakan komunikasi dan informasi mengenai kebijakan strategis serta program prioritas pemerintah, sekaligus menyinkronkan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Promedia Group Gandeng Manava Collective Perkuat Program Pemberdayaan Masyarakat
Jaringan Media Lokal
Pada kesempatan yang sama, Agus Sulistriyono memperkenalkan ekosistem Promedia Group yang dibangun melalui kemitraan dengan jaringan media lokal di berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, media lokal memiliki posisi strategis dalam menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat karena memahami karakteristik dan kebutuhan informasi di masing-masing daerah.