Prabowo Ingatkan Pejabat Hemat APBN 2025: Perangi Kebocoran di Semua Tingkat!

PORTALOKA.ID - Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat agar berhemat dan mengurangi kebocoran.

Ia menekankan kembali hal ini saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 10 Desember 2024.

Prabowo mengatakan APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian sehingga pemerintah dapat terus melakukan pengendalian belanja secara pruden dan terencana dengan baik.

“Kurangi pemborosan, kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus sekali lagi sata tekankan, hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran, saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Genjot Pertumbuhan UMKM Ciamis, Perumda Galuh Perdana Jalin Kerjasama dengan 4 BUMD Se-Jabar

Prabowo kemudian mengimbau semua unsur terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat berhemat demi kepentingan rakyat.

“Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat. Hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.

Hal-hal yang harus dikurangi, menurut Prabowo, adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya.

“Sekarang saatnya mengatasi masalah langsung!” tegasnya.

Baca Juga: 5 Fakta Pencurian Sepeda Motor Bermodalkan Garpu Modifikasi di Bantul Yogyakarta, Pelaku Berhasil Diringkus dan Terancam 7 Tahun Penjara

Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya yang telah meluncurkan e-katalog versi 6.0 sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan.

E-katalog versi baru ini akan digunakan mulai 1 Januari 2025.

“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapet mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” ucapnya.

Hal itu juga dikatakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.