Bertemu Perdana Menteri Inggris, Prabowo Kembali Suarakan Gencatan Senjata di Gaza

LONDON, PORTALOKA.ID - Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer kompak menyuarakan perdamaian untuk konflik yang terjadi di Gaza usai bertemu di kediaman Keir di 10 Downing Street, London, Kamis, 21 November 2024 waktu setempat.

“Terkait konflik di Timur Tengah, kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang serius di Gaza, dan menyerukan gencatan senjata segera,” tegas Prabowo dan Keir dalam pernyataan bersama mereka usai pertemuan itu, yang diunggah di situs resmi pemerintah Inggris.

Mereka juga menyuarakan pembebasan semua sandera, penyaluran bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan, kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional, dan de-eskalasi di semua pihak.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap solusi dua negara, dengan menekankan bahwa solusi tersebut tetap menjadi satu-satunya solusi jangka panjang yang layak di mana Negara Palestina dan Israel yang merdeka hidup berdampingan dalam damai dan aman,” ujar kedua pemimpin.

Baca Juga: BRI Telah Salurkan KUR Rp 158,6 Triliun untuk Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas

Selain situasi di Gaza, Prabowo dan Keir menyerukan de-eskalasi konflik di Lebanon dan mendesak penyelesaian yang damai dan diplomatis.

Inggris dalam hal menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam misi penjaga perdamaian Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL).

“Kami menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memastikan perlindungan personel UNIFIL dan keamanan gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Prabowo dan Keir.

Dalam konteks perang di Ukraina, keduanya menggarisbawahi komitmen untuk menegakkan hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Baca Juga: Hasil Kunker Prabowo ke Luar Negeri Bawa Komitmen Investasi USD 18,5 Miliar: Melebihi Target

Mereka menilai bahwa agar perdamaian dapat berlangsung adil dan berkelanjutan, kedua pihak berpegang teguh pada prinsip kedaulatan dan integritas teritorial serta dibangun atas dasar keterlibatan dan dialog yang inklusif.***