Pers Dibiarkan Mati Suri, Wartawan Disalahkan Saat Kritis terhadap Tata Kelola Program Pemerintah

Oleh: Agus Sulistriyono - CEO Promedia Group

PORTALOKA.ID - Saya termasuk orang yang percaya Presiden Prabowo punya keberpihakan kuat kepada rakyat kecil. Lihat saja tiga program besarnya: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Bagi saya, ketiganya seperti trisula pemberdayaan rakyat: anak-anak diperbaiki gizinya, keluarga miskin diberi akses pendidikan, dan ekonomi desa diperkuat melalui koperasi.

Sekolah Rakyat memang dirancang pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Koperasi Merah Putih diarahkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa. MBG bukan hanya ditujukan memperbaiki gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Programnya bagus. Visinya besar. Keberpihakannya jelas.

Tetapi saya harus mengatakan dengan keras: program sebagus apa pun bisa rusak kalau tata kelolanya carut-marut. Dan ketika ada persoalan tata kelola itu dikritik wartawan, jangan kemudian pers yang dimusuhi. Inilah yang membuat saya prihatin.

Baca Juga: Pengguna BRI Kartu Kredit Segera Merapat, Nikmati Promo Diskon 25 Persen untuk Pembelian Jus Buah di Gerai Boost

Saya mendukung Presiden Prabowo. Justru karena mendukung, saya ingin program-program beliau berhasil. Kalau di lapangan ada persoalan MBG, koperasi, atau program lainnya, bongkar. Evaluasi. Bereskan sampai ke akar-akarnya. Jangan kritik dianggap serangan kepada pemerintah.

Yang harus ditakuti pemerintah bukan wartawan yang kritis. Yang harus ditakuti adalah persoalan di lapangan yang tidak pernah sampai ke meja Presiden karena semua orang sibuk mengatakan program baik-baik saja.

Di sinilah fungsi pers. Wartawan bukan bagian dari humas pemerintah. Tugas wartawan bukan membuat semua program terlihat bagus. Kalau bagus, katakan bagus. Kalau ada persoalan, bongkar persoalannya.

Kritis berbeda dengan hoaks. Hoaks harus dilawan. Wartawan yang melanggar kode etik harus dikoreksi. Media yang melakukan pemerasan harus ditindak. Tetapi jangan semua kritik kepada tata kelola program pemerintah kemudian dicurigai sebagai upaya menyerang pemerintah.

Baca Juga: Deret Kasus Keracunan Massal Imbas Dugaan SPPG Tak Becus Olah MBG, dari Tana Toraja hingga Sidoarjo

Apalagi kondisi industri pers hari ini sedang berdarah-darah. Media nasional dan lokal harus berperang melawan algoritma dan dominasi platform global. Pendapatan iklan berpindah ke Google, Meta, TikTok dan berbagai platform teknologi lainnya. Di tengah kondisi itu, pemerintah justru perlu mengevaluasi ke mana belanja komunikasi kementerian, lembaga negara, BUMN dan pemerintah daerah mengalir.

Saya ingin pertanyaannya sederhana: Berapa besar uang komunikasi pemerintah yang dibelanjakan kepada pers Indonesia, dan berapa yang justru mengalir ke platform global?

Buka datanya. Jangan sampai uang iklannya diberikan kepada platform global, sementara ketika ada kritik terhadap pemerintah, wartawan Indonesia yang dimarahi. Ini tidak adil. Yang saya minta adalah keberpihakan kepada ekosistem pers Indonesia.

Presiden punya program-program besar yang membutuhkan pengawasan publik. Presiden juga membutuhkan informasi yang jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Karena itu para pembantu Presiden seharusnya tidak alergi terhadap kritik.