PKS Desak Pemerintah Segera Tetapkan Banjir-Longsor Sumatera Sebagai Bencana Nasional

Menurutnya, anggaran yang harus dipangkas itu memberi pengaruh dalam proses penanganan.

Baca Juga: Pergi ke Luar Negeri saat Daerahnya Dilanda Bencana, Bupati Aceh Selatan Panen Kecaman

“Ketika anggaran transfer daerah itu dipotong, Sumatera Barat itu dipotong Rp2 triliunan, nggak punya apa-apa. Pak Gubernur mau ngapain? Resources udah nggak ada,” jelasnya.

Ia juga menyinggung momen beberapa bupati di Aceh yang sempat mengeluarkan surat ketidakmampuan dalam mengatasi bencana.

“Jadi, memang ini adalah sebuah peluang bagi pemerintah, saya kira bahwa ini harusnya bukan lagi menggerakkan sipil, tapi semua resources dikerahkan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Iqbal menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan anggaran terbatas disuntik dana oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Dimsum Anti Ribet, Xiao Long Bao Gurih Berdaging, Ini Dia Resep Cemilannya

“Pemerintah daerah nggak punya anggaran, pusat punya. Makanya kita ingin pemerintah pusat itu jor-joran. Bila perlu kita minta bantuan tetangga, nggak usah gengsi, nggak usah malu,” tegasnya.

Bencana jadi Pemantik Sentimen Publik pada Pejabat

Dalam podcast tersebut, Iqbal juga mengingatkan sisi psikologis dari para masyarakat yang terdampak bencana.

Menurutnya, dengan penanganan yang masih dirasa lamban, akan membuat masyarakat menjadi marah secara psikologis.

Baca Juga: Inilah Daftar Pemenang Anugerah Masjid Ramah 2025 Tingkat Kabupaten Ciamis

“Jangan sampai nanti psikologis masyarakat yang marah di bulan Agustus itu kembali muncul, sentimen kepada pejabat publik,” tambahnya.

Iqbal juga menyebut bahwa dampak panjang dari bencana tersebut tak hanya soal ekonomi, tapi psikologi.

“Di mana mereka hopeless, mereka depresi, dan mungkin mereka stres. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” ungkap Iqbal.