UMP 2026 Tak Sesuai Keinginan, Presiden KSPI Sebut 5 Juta Buruh Bakal Lakukan Mogok Nasional

PORTALOKA.ID - Demo buruh yang rencananya digelar pada Senin, 24 November 2025 dengan target sejumlah titik di Jakarta oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) resmi dibatalkan.

Pembatalan tersebut hanya berlaku untuk hari ini, karena menurut Presiden Partai Buruh sekaligus KSPI, Said Iqbal, ada penundaan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) 2026 oleh pemerintah.

“Tujuanaksi pada 24 November adalah meminta pemerintah tidak mengumumkan dahulu kenaikan upah minimum pada 21 November 2025 yang lalu dan akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut,” ujar Said Iqbal pada Senin, 24 November 2025.

Pastikan Ada Aksi Demo Baru jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Baca Juga: BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Perdana di Indonesia

Meski aksi hari ini batal, Said Iqbal menyatakan akan kembali menggelar aksi saat pemerintah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026.

Adapun tanggal aksi selanjutnya masih belum diumumkan karena menunggu kesiapan pengumuman dari pemerintah.

Aksi demo tersebut akan digelar satu hari sebelum dan satu hari sesudah pengumuman pemerintah jika kenaikan UMP 2026 tidak sesuai dengan harapan para buruh.

Selain demo susulan, Said Iqbal juga menyebut rencana buruh untuk melakukan mogok nasional jika pemerintah masih menggunakan nilai indeks 0,2 sampai 0,7.

Baca Juga: UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 21 November 2025, Ini Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi 2025

“Akan ada aksi akbar di seluruh Indonesia yang tanggalnya akan ditetapkan kemudian sebagai pengganti penundaan aksi akbar 24 November 2025,” ucap Said Iqbal.

“Lalu untuk mogok nasional, waktunya diperkirakan di antara minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Desember 2025, yang diikuti oleh 5 juta buruh lebih dari 5 ribu perusahaan stop produksi di lebih 300 kabupaten/kota,” jelasnya.

3 Skema Kenaikan UMP 2026

Lebih lanjut, untuk penetapan UMP 2026, aliansi buruh memberikan 3 opsi skema perhitungan kenaikan kepada pemerintah.