Belum Selesai Dugaan Mark Up Anggaran Kereta Cepat Whoosh, KPK Cium Dugaan Permainan Pengadaan Lahan

Keterangan yang diterima, kata Budi kemudian akan dianalisa dengan informasi lain yang sudah diterima oleh lembaga antirasuah itu.

Baca Juga: Alasan UGM Tetap Sembunyikan Isi Dokumen Tanda Terima Terkait Ijazah Jokowi, Singgung soal Alat Bukti dan Kewenangan Aparat

“Informasi itu, nantinya bisa saling mendukung dalam proses atau tahapan penyelidikan ini,” lanjutnya.

Budi juga mengungkapkan bahwa saat ini KPK masih fokus pada mengumpulkan informasi pengadaan lahan yang digunakan untuk Whoosh.

“Saat ini fokus di pengadaan lahan seperti apa, nanti didalami. Pasti nanti update perkembangan apa saja yang ditemukan tim di lapangan maupun permintaan keterangan sejumlah pihak tersebut,” terangnya.

Ikut Selidiki Dugaan Tanah Negara yang Dijual Lagi ke Negara

Mengenai isu yang sempat ramai, yaitu dugaan tanah milik negara di jalur Whoosh tapi dijual ke negara lagi, Budi menegaskan tengah dalam penyelidikan.

Baca Juga: Tuntutan PPPK Guru Madrasah Swasta Belum Dikabulkan, Apakah akan Ada Aksi Damai Jilid 2?

“Termasuk itu (tanah negara), kami masih terus mendalami informasi yang kami peroleh,” tuturnya.

“Nanti, kita akan terus menelusuri tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian kemudian dijual kembali, jadi dalam prosesnya artinya negara membeli kembali yang sebetulnya milik negara,” ujar Budi.

Penyelidikan pada pengadaan lahan proyek Whoosh juga akan didalami dengan dugaan adanya mark up yang dilakukan.

Isu tentang penjualan tanah negara ini mencuat saat Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan ada modus menjual barang negara ke negara lagi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pastikan Pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh Aman: Saya Tanggung Jawab!

“Ada oknum-oknum di mana dia yang bersangkutan itu, yang seharusnya ini milik negara, tapi dijual lagi ke negara,” kata Asep kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada 11 November 2025 lalu.

“Tapi, kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini,” tambahnya.