PPDI Kabupaten Ciamis Kecam Oknum Wartawan 'Intimidatif'

CIAMIS, PORTALOKA.ID - Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Ahmad Ahim menyesalkan adanya insiden antara oknum wartawan dan perangkat desa di Kecamatan Sadananya.

Kejadian seperti itu seharusnya bisa dihindarkan jika wartawan dan perangkat Desa Mangkubumi terjalin komunikasi yang baik.

"Kami sejak berdiri sudah membangun kemitraan yang baik dengan insan media dan sudah saling memahami. Tapi bagi wartawan yang tidak menghargai persahabatan dan tak memegang kode etik jurnalistik, memang hak perangkat desa menolak dan tidak mau diwawancarai," ujar Mas Ahim.

Menurut Ahim, secara UU No. 40/1999 selain mengatur pasal perlindungan kepada pers, juga membuka ruang hak tolak bagi narasumber yang ingin diwawancarai. Dalam bahasa teknis "off the record", hak ini melekat pada setiap narasumber.

Baca Juga: BRImo Persembahkan Kolaborasi Gaya Hidup dan Inovasi Digital, Urban Sneaker Society 2025

"Di struktur pemerintahan desa yang namanya perangkat desa tidak diberikan wewenang untuk memberikan keterangan pers kepada media massa," ujarnya.

Sementara Ketua PK PPDI Kecamatan Sadananya, Yuga sangat menyayangkan kejadian tersebut.

Oknum tersebut datang ke lokasi proyek pembangunan yang tengah dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan dan dibantu Oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Barang dan Jasa, yang di dalamnya ada unsur masyarakat yaitu LPM dan Karang Taruna.

"Tugas seorang wartawan sejatinya adalah mencari dan menyampaikan informasi faktual kepada publik melalui media yang resmi. Namun, oknum yang mengatasnamakan wartawan ini justru bertindak di luar batas kewenangan dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat serta Perangkat Desa," ujarnya.

Baca Juga: Kebon Tipikor Disbudpora Kabupaten Ciamis Panen Sayuran

Menurut Yuga, setiap proyek sudah dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh pendamping teknik desa.

Mereka adalah tenaga ahli di bidangnya, jadi semua perhitungan sudah sesuai standar.

Tapi meski sudah dijelaskan, oknum-oknum itu tetap mencari kesalahan yang tidak berdasar.

"Tindakan oknum tersebut tidak hanya mengganggu, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap pihak desa. Beberapa di antaranya bahkan diduga meminta sejumlah uang sebagai bentuk 'toleransi', dengan dalih agar proyek tidak diberitakan secara negatif," pungkas Yuga.***