Ketua DPRD Ciamis Tak Setuju Sekolah Diisi Guru Honorer dan Tenaga Kontrak

Baca Juga: Jadwal Pendaftaran PPG Calon Guru 2025 Beserta Link Pendaftaran, Segera Daftar Sebelum Ditutup

Menurutnya, sangat tidak etis jika mencerdaskan kehidupan bangsa ditangani oleh tenaga kontrak atau outsourcing.

Ditemui seusai orasi, Nanang kembali menegaskan sikapnya bahwa mencerdaskan guru tidak boleh disamakan dengan pegawai lainnya.

"Kalau di kantor-kantor bisa ada paruh waktu atau outsourcing, tapi untuk tenaga kependidikan nggak bisa. Masa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa nggak bisa, ini kewajiban Undang-Undang Dasar," tegasnya.

Nanang menyebut tujuan bernegara ada empat, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca Juga: PGMM Soroti Ketimpangan Regulasi yang Dianggap Diskriminatif Terhadap Guru Madrasah Swasta: Kami Menjerit Menahan Sakit!

"Masa tujuan bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa diserahkan kepada honorer, mengapa diserahkan kepada tenaga outsourcing? Masa guru dianggap buruh pabrik. Secara pribadi saya merasa terhina," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Honorer Kemenag Ciamis, Dhiagus Merti Pagede mengatakan ada beberapa tuntutan dari para guru honorer.

Ketua Aliansi Honorer Kemenag Ciamis, Dhiagus Merti Pagede (Portaloka.id/Arman)

Di antaranya agar pemerintah menerbitkan regulasi yang mengakomodir guru madrasah atau sekolah swasta.

"Kami menuntut kesetaraan hak kita untuk bisa setara dengan sekolah-sekolah negeri. Di mana, guru honorer tidak bisa masuk PPPK, CPNS, yang notabene kita itu ada yang (sudah mengabdi) 20, 30 tahun," ujar Dhiagus.

"Sampai kapanpun kalau regulasi seperti ini tidak kita dobrak tentunya tidak akan berubah. Untuk itu kami bersatu seluruh Indonesia mengadakan kegiatan ini di tiap kabupaten," tandasnya.***