Tunggu Saja! Gibran Sebut Prabowo Sudah Ada Solusi Terkait Polemik Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

PORTALOKA.ID - Polemik penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akhirnya direspons Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan solusi terkait penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

“Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya. Tunggu saja,” jelas Gibran di Jakarta pada Rabu, 12 Maret 2025.

Jawaban dari putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diharapkan dapat menjawab keresahan masyarakat, khususnya bagi mereka yang lolos CASN 2024.

Baca Juga: Tanggapi Ditundanya Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Anggota Komisi II DPR RI: Jangan Zalim!

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini mengatakan pengangkatan CASN 2024 perlu dilakukan secara cermat.

“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” jelasnya secara tertulis pada Jumat, 7 Maret 2025.

Pihaknya berdalih, tindakan yang dipilih merupakan keputusan pemerintah bersama
Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat pada Rabu, 5 Maret 2025.

Menurutnya, penundaan itu disebabkan perlu adanya penyelarasan terkait data formasi, jabatan, dan penempatan.

Baca Juga: Gibran Ungkap Prabowo sudah Punya Solusi untuk CPNS dan PPPK yang Terlanjur Resign dari Tempat Kerja Lama

Selain itu, beberapa instansi pemerintah masih perlu waktu guna menuntaskan pengadaan CASN.

Namun demikian, Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh justru menegaskan keputusan dalam Rapat Kerja menghendaki adanya percepatan pengangkatan.

"Bisa dilakukan bertahap. Bahkan semangat rapat itu adalah semua sependapat niat kita adalah percepatan, bukan penundaan. Jadi ya misalnya PPPK yang sudah selesai, CPNS juga sudah bisa diangkat tahun ini," tegasnya di Jakarta, Sabtu, 8 Maret 2025.

Dua hari setelahnya, Rini Widyantini menyebut Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) atas masalah ini.