Oleh Bang Sufi
PORTALOKA.ID - Apakah menjadi kepala desa bagian dari profesi? Jika jabatan kepala desa dianggap profesi, maka video viral soal Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, Ciamis Asep Ari alias Ibro menantang oknum wartawan yang mencoba "memeras" tapi gagal itu bisa dimaklumi.
Tapi jika jabatan kepala desa sebagai jabatan publik karena dipilih oleh masyarakat, maka posisi kepala desa sebisa mungkin menjadi "penengah" sebelum terbukti delik pidananya.
PPDI dan oknum wartawan itu sama-sama punya kepala desa. Sama-sama anak dalam konteks masyarakat desa.
Jadi, alangkah eloknya pejabat publik menempatkan diri sebagai jembatan komunikasi sebelum masuk ke ranah pidana.
Dua orang oknum wartawan yang bikin sebel, tidak bisa dijadikan logika generalisasi kasus. Pun satu orang kepala desa yang menantang wartawan tidak bisa mewakili sikap semua kepala desa.
Tapi, kalimat sang kepala desa menggunakan narasi generalis, sehingga dua oknum wartawan yang "error" itu seolah-olah mewakili perilaku semua wartawan. Dampaknya wartawan yang benar pun kena getahnya.
Belajar dari kasus di atas, kita bisa bijak dalam memahami setiap kasus yang menyangkut dua profesi berbeda.
Profesi apapun di negara kita selalu diberikan kekuatan regulasi dari undang-undang hingga peraturan turunan yang dibuat untuk menjaga keberlangsungan profesi. Ada hak dan kewajiban yang melekat dalam sebuah profesi.
Baca Juga: Viral Oknum Kades di Ciamis Diduga Tantang Wartawan, Berujung Klarifikasi dan Permintaan Maaf
Namun ada wilayah gelap di antara hak dan kewajiban, yakni "celah negosiasi" antara beberapa pihak yang terlibat.
Salah satunya adalah profesi wartawan, sebuah pekerjaan mulia namun tercemar bau oleh mereka yang bermain di wilayah gelap.
Transparansi, keterbukaan informasi dan komunikasi publik hanya slogan dan pemanis bibir. Tak ada berita yang benar-benar transparan jika menyangkut hal gelap atas nama profesi di luar wartawan.