Baru Dilantik, Pj Bupati Ciamis Budi Waluya Tunjukkan Taringnya Lawan Korupsi

CIAMIS, PORTALOKA.ID - Baru beberapa hari menjabat sebagai Penjabat Bupati Ciamis Budi Waluya langsung tancap gas memperlihatkan taringnya melawan korupsi.

Budi seolah memberi pesan bahwa dirinya sendiri orang KPK tidak akan memberi nafas kepada tikus-tikus nakal yang menggerogoti anggaran negara.

Budi Waluya akan bersih-bersih di tubuh birokrasi Ciamis.

Sebagai nakhoda Budi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Ciamis menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menggelar rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024.

Baca Juga: BRI Peduli Bantu Korban Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, NTT

Acara yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Ciamis pada Selasa, 5 November 2024 ini, dihadiri oleh Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, bersama tim Satgas Korsup Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta jajaran pejabat Pemkab Ciamis.

Dalam rapat yang membahas berbagai langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pj Bupati Ciamis menegaskan, korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Ciamis.

Budi mengatakan, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk memberantas praktik korupsi, namun masalah ini tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

“Korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan tegas. Kita harus bergerak bersama, tidak hanya sebagai pemerintah, tetapi juga dengan dukungan penuh dari legislatif dan masyarakat," ucapnya.

Baca Juga: Tradisi Guar Bumi Hampir Punah di Ciamis, Kini Dihidupkan Kembali

Oleh karena itu, Pemkab Ciamis berkomitmen untuk tidak hanya melakukan pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan langkah-langkah pencegahan diterapkan dengan serius dan konsisten.

Pj Bupati juga mengutip data yang mencengangkan dari KPK yang menunjukkan bahwa sejak lembaga tersebut didirikan pada tahun 2004 hingga 2023, sektor pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan instansi dengan pelaku korupsi terbanyak, yakni mencapai 53%.

"Angka ini menunjukkan perlunya upaya lebih keras dalam mencegah dan memberantas korupsi, terutama di tingkat pemerintahan daerah," terangnya.

Untuk itu, Pemkab Ciamis bersama KPK sepakat untuk memperkuat implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah sistem yang dirancang untuk memantau dan mencegah potensi korupsi dalam pemerintahan daerah.