PORTALOKA.ID — Kemenko PMK luruskan isu digitalisasi pembelajaran yang sering salah kaprah karena sering disebut bagi-bagi smartboard.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Prof. Ojat Darojat, menegaskan bahwa program digitalisasi pembelajaran yang tengah dijalankan pemerintah bukanlah sekadar proyek bagi-bagi perangkat seperti smartboard atau smart TV, melainkan bagian dari upaya besar membangun ekosistem pendidikan digital yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Tujuan pemerintah bukan hanya mengirim barang ke sekolah-sekolah, tetapi membangun infrastruktur dan konten pembelajaran yang memungkinkan sekolah mengakses materi berkualitas, di mana pun mereka berada,” kata Prof. Ojat saat berbincang dengan tim Jaringan Promedia di kantor Kemenko PMK, Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurutnya, di lapangan banyak terjadi kesalahpahaman dan framing negatif terhadap program digitalisasi ini. Publik sering menilai bantuan perangkat sebagai proyek pengadaan biasa, padahal konsepnya jauh lebih luas dan strategis.
Baca Juga: Belasan Siswa SMPN 1 Wedi Klaten Diduga Keracunan MBG, 8 Dirujuk ke Rumah Sakit
“Banyak yang hanya melihat pemerintah membagi-bagi perangkat, padahal kami juga menyiapkan jaringan internet, daya listrik, bahkan di daerah terpencil memakai solar panel atau genset. Ini semua demi memastikan perangkat itu benar-benar bisa digunakan,” ujarnya.
Program digitalisasi pembelajaran kini mengintegrasikan berbagai kebutuhan sekolah sesuai konteks lokal.
Sekolah dengan akses listrik dan internet cukup akan menerima paket perangkat dan konten belajar, sedangkan sekolah yang belum teraliri listrik akan mendapat dukungan tambahan berupa panel surya dan koneksi satelit.
Selain infrastruktur, Kemenko PMK juga menekankan penguatan konten dan kompetensi guru agar sistem pembelajaran digital tidak sekadar formalitas.
“Kami ingin memastikan guru-guru juga dilatih agar bisa menggunakan teknologi ini dengan benar. Digitalisasi tanpa kesiapan manusia tidak akan efektif,” tegas Prof. Ojat.
Asisten Deputi Riset Teknologi dan Kemitraan Industri Katiman menambahkan, peran media massa sangat penting dalam membantu pemerintah menyosialisasikan maksud sebenarnya dari program ini. Banyak kesalahpahaman muncul karena informasi di lapangan yang tidak utuh.
“Program pemerintah sering kali niatnya baik, tapi yang diterima masyarakat potongan-potongan. Maka kami berharap media bisa menjadi mitra strategis untuk menjelaskan secara utuh,” kata Katiman.
Digitalisasi pendidikan, katanya, adalah langkah kunci menuju kesetaraan mutu pendidikan nasional.
Artikel Terkait
1,84 Juta Nasabah Naik Kelas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Apresiasi Upaya Nyata Sinergi Holding Ultra Mikro BRI
Membangun Budaya Literasi di Kabupaten Ciamis Bersama Kemenko PMK