Pemkab Indramayu Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat Hadapi Tantangan Sosial Ekonomi

PORTALOKA.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi, mulai dari pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, hingga menjaga stabilitas daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring di Indramayu Command Center (ICC), Senin, 8 September 2025.

Lucky Hakim menegaskan, keikutsertaan Pemkab Indramayu dalam rakor ini menjadi sarana penting untuk mendapatkan pembaruan informasi terkini sekaligus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pusat.

“Dengan koordinasi yang baik, kita bisa menjaga kondusivitas daerah dan memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan,” ujar Lucky Hakim.

Baca Juga: 5 Fakta Vario Tabrak Scoopy di Simoang Empat Madukismo Bantul, Gegara Terobos Lampu Merah hingga Mahasiswa Terluka

Bahas Inflasi, Kemiskinan, dan Stabilitas Daerah

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian menyoroti tiga isu utama: kondisi keamanan, penanggulangan kemiskinan, serta inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait keamanan, Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi kepala daerah bersama Forkopimda dalam menjaga kamtibmas, termasuk mengaktifkan kembali siskamling.

Tito Karnavian juga mendorong kepala daerah untuk merangkul tokoh masyarakat demi terciptanya suasana kondusif, serta mempercepat pemulihan fasilitas publik yang rusak pasca aksi massa.

Dalam agenda pengentasan kemiskinan, Menko PMK Muhaimin Iskandar menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen pada 2026, dengan penurunan 0,86 persen setiap tahunnya.

Baca Juga: Fakta-fakta Mio Tabrak Sepeda Onthel di Jalan Bantul Yogyakarta, Gegara Pemotor Ngantuk hingga Pesepeda Cedera Kepala

“Mengendalikan inflasi adalah kunci utama untuk menekan angka kemiskinan,” tegas Muhaimin.

Strateginya mencakup pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban dasar, peningkatan pendapatan, hingga penghapusan kantung-kantung kemiskinan sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar memaparkan inflasi nasional Agustus 2025 tercatat 2,31 persen (year on year).