Bareskrim Polri Tegaskan Ijazah S1 Milik Joko Widodo Asli dan Sah, Tidak Ditemukan Indikasi Tindak Pidana Pemalsuan

JAKARTA, PORTALOKA.ID - Berdasarkan hasil penyelidikan dan uji forensik yang mendalam, Bareskrim Polri menegaskan bahwa dokumen Ijazah Joko Widodo dinyatakan asli dan sah.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri di Lobby Utama Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis, 22 Mei 2025.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penyelidikan ini dilakukan setelah adanya pengaduan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang melaporkan dugaan pemalsuan ijazah S1 milik Joko Widodo.

"Kami telah memeriksa 39 orang saksi, termasuk pihak UGM, alumni, dosen, pihak SMA, serta satu orang teradu yaitu Joko Widodo, " ujar Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro.

Baca Juga: Polres Sikka Gagalkan Peredaran 492 Liter Minuman Keras Ilegal Siap Edar dalam Operasi Pekat Turangga 2025

"Dari seluruh hasil pemeriksaan dan uji laboratorium forensik, dapat kami simpulkan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo adalah asli dan sah, " tambah Brigjen Pol Djuhandhani.

Laporan TPUA tersebut mencantumkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, serta Pasal 68 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun dari hasil pemeriksaan secara mendalam, tidak ditemukan indikasi tindak pidana.

Dalam penyelidikan yang mencakup 13 lokasi, termasuk SMA Negeri 6 Surakarta dan UGM, ditemukan sejumlah dokumen pendukung.

Baca Juga: Sudah Resmi Dirilis! Inilah Jalur SPMB SMA/SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025

Yang meliputi STTB, formulir pendaftaran, Kartu Hasil Studi, surat keterangan praktek, hingga ijazah asli.

Dan semua dokumen pendukung tersebut telah diuji secara forensik dan dinyatakan identik serta valid.

"Ijazah asli S1 dengan nomor 1120 telah diuji secara forensik, dan dinyatakan identik dengan dokumen pembanding. Skripsi juga ditemukan dan terbukti dibuat dengan mesin ketik serta teknik cetak sesuai periode 1985," jelas Brigjen Pol Djuhandhani.

Lebih lanjut, Polri juga menegaskan bahwa TPUA tidak terdaftar secara resmi sebagai lembaga berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.