PORTALOKA.ID - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat.
Sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat bakal menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dilakukan penambahan BLT bagi lebih dari 35 juta KPM.
Diperkirakan BLT dapat menjangkau lebih 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga terdapat ayah, ibu, dan dua orang anak.
Baca Juga: 2.362 Honorer Kota Pekalongan Segera Terima SK PPPK Paruh Waktu, Wali Kota Beri Bocoran Waktunya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan BLT tambahan ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Bantuan Sembako.
“Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025, dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat," ujar Airlangga di Kantor Pos, Cikini, Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.
Menurut Airlangga, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan BLT sebelumnya.
Dia menambahkan BLT tambahan ini diluar BLT reguler yang disalurkan oleh Kemensos.
Baca Juga: BRI Dukung Asta Cita melalui Program 3 Juta Rumah, Perluas Akses Kredit Program Perumahan
“Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan juga Bantuan Sembako,” tambahnya.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan BLT tambahan akan disalurkan pemerintah mulai minggu depan melalui PT Pos Indonesia.
“Penyalurannya akan dilakukan segera melalui Himbara untuk 18,3 juta, dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos. Dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti,” pungkasnya.
Selain itu, pemerintah juga menggulirkan stimulus ekonomi berupa program magang nasional dengan memberikan uang saku per bulan yang jumlahnya setara dengan uang saku daerah kabupaten dan kota.