PORTALOKA.ID - Pemerintah tampaknya tengah bekerja keras untuk melakukan percepatan pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024.
Setelah rencana penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dibatalkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi (KemenPAN RB) tengah melakukan berbagai langkah agar pengangkatan CPNS dan PPPK bisa dilakukan sesuai jadwal terbaru.
Kekinian, MenPAN RB Rini Widyantini menegaskan pengangkatan ini harus sesuai dengan jadwal terbaru, dan sesuai kesiapan masing-masing instansi.
Hal itu disampaikan Rini pada Rapat Koordinasi Percepatan Pengangkatan CASN 2024 di Instansi Pemerintah Pusat, yang digelar secara daring pada Kamis, 21 Maret 2025.
Baca Juga: BRI Gelar RUPST 2025, Bagikan Deviden Rp51,73 Triliun dan Buyback Saham Rp3 Triliun
Dalam rapat tersebut, MenPAN RB menekankan agar pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada Juni 2025.
Sedangkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, Rini Widyantini meminta agar kementerian, lembaga, dan pemda segera melakukan simulasi.
“Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” ujar Rini.
Baca Juga: Diangkat Paling Lambat Oktober 2025, Ini Perubahan Besaran Gaji PPPK Lengkap dengan Tunjangannya
Rini menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, agar seluruh instansi pemerintah terus menjaga nilai meritokrasi dalam manajemen ASN.
KemenPAN RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.
“Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemda sangat dibutuhkan,” ungkap Rini.
Rini berharap seluruh kepala unit yang membidangi SDM/kepegawaian, segera menindaklanjuti arahan presiden yang dituangkan dalam Surat Kepala BKN nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tentang Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024.