Survei Indikator: Mayoritas Warga Puas dan Dukung Makan Bergizi Gratis

PORTALOKA.ID - Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju atas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

"Pertama, kita tanya dulu, tahu tidak program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam tayangan YouTube bertajuk "Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih" yang dikutip Senin, 27 Januari 2025.

Baca Juga: Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia.

Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

Baca Juga: Update! Pencarian Korban Longsor Petungkriyono Pekalongan Selesai: 25 Orang Tewas, 1 Belum Ditemukan

"Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%," tulis Indikator Politik Indonesia dalam kesimpulan survei mereka.

Program Makan Bergizi Gratis, disebut Indikator Politik Indonesia, sangat erat kaitannya dengan isu-isu utama yang berkenaan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari.

"Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepad! seluruh anak di Indonesia (47.4%)," pungkas Indikator Politik Indonesia.***