Mulai Agustus, Pemkab Sumedang Berlakukan TPP Berbasis Kinerja dan Pengelolaan Sampah, Bupati Dony Minta SKPD Bekerja Sesuai IKU

SUMEDANG, PORTALOKA.ID - Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bekerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian kinerja harus dimulai dengan tujuan yang jelas, yakni mewujudkan Sumedang Simpati semakin maju menuju Indonesia Emas 2045.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera lahir dan batin. Untuk mencapainya, setiap SKPD harus fokus pada target dan sasaran IKU. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak berdampak pada pencapaian IKU,” kata Bupati Dony saat memimpin Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kinerja SKPD Kabupaten Sumedang di Aula Tampomas, PPS, Kamis, 21 Agustus 2025.

Bupati Dony meminta pimpinan SKPD agar memahami IKU dan tupoksinya masing-masing, serta tingkatkan kepedulian dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat realitas permasalahan.

Baca Juga: Ruas Jalan Kadakajaya-Cijambu Sumedang Longsor, Dipicu Gorong-Gorong Terutup Bangunan Rumah

“Setelah paham IKU, pahami masalah yang terkait. Tingkatkan kepedulian kita dengan banyak turun ke lapangan. Semakin banyak berinteraksi, akan semakin banyak inspirasi dan motivasi untuk menetapkan kegiatan yang benar-benar berdampak,” jelasnya.

Dony menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran SKPD yang telah bekerja dengan sepenuh hati.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja Ibu Bapak semuanya yang sebagian telah melaksanakan tugas dengan ilmu dan hati. Insyaallah dengan itu, pelaksanaan tugas kita akan membawa kebaikan dan manfaat,” ujarnya.

Wakil Bupati Fajar Aldila menambahkan, seluruh jajaran pemerintah daerah harus bekerja dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Kembali Cetak Prestasi Global, BRI Group Raih 3 Penghargaan Prestisius Dari Euromoney Awards for Excellence 2025

“Belanja pegawai dan infrastruktur harus seimbang. Pegawai pemerintah digaji oleh rakyat, maka kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas. Karena itu, koordinasi lintas sektoral juga harus diperkuat,” ujarnya.

Sekda Tuti Ruswati menyampaikan, mulai Agustus 2025, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan diberlakukan berbasis kinerja dan pengelolaan sampah.

"TPP akan dikenakan potongan sesuai capaian kinerja sebesar 10 persen dan pengelolaan sampah sebesar 5 persen. Selain itu, para camat juga diingatkan kembali mengenai perjanjian kinerja dalam mendukung SAKIP desa,” katanya. (Sandi)***