Liburan ke Luar Negeri Tanpa Izin, Lucky Hakim Mengaku Tak Tahu Ada Aturan Pejabat di Lebaran 2025

PORTALOKA.ID - Sedang hangat diperbincangkan di media sosial terkait Bupati Indramayu, Lucky Hakim yang kedapatan berlibur ke Jepang saat momentum Lebaran 2025.

Hal itu mendapatkan sorotan khusus dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang menilai Lebaran sebagai momentum pejabat negara untuk berbaur bersama masyarakat.

Sebelumnya, Dedi menuturkan setiap kepala daerah yang hendak ke luar negeri harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Maksudnya, surat izin diajukan Lucky tersebut diberikan ke gubernur yang dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga: Begini Respons Terbaru Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai Viral Tegur Bupati Indramayu Lucky Hakim di Medsos

Hal itu diungkap Dedi melalui unggahan Instagram pribadinya @dedimulyadi71 yang tayang pada Senin, 7 April 2025.

"Untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan keluar negeri harus mendapat izin dari Mendagri," tutur Dedi.

"Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat," tegas sang Gubernur Jabar.

Terkini, Lucky mengaku dirinya tidak mengetahui tentang surat edaran aturan pejabat di momen Lebaran.

Baca Juga: Tak Main-Main! Lucky Hakim Bisa Kena Sanksi Diberhentikan sebagai Bupati Indramayu karena Liburan ke Jepang Tanpa Izin Dedi Mulyadi

"Ada surat edaran malah saya baru tahu setelah saya sudah di Jepang. Ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi," ujar Lucky usai memimpin apel pagi di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Selasa, 8 April 2025.

"Mungkin saya salah saya nggak aware ya. Karena saya nggak lihat surat edaran yang nggak boleh pergi," sambungnya.

Kemudian, Lucky menuturkan pada hari Lebaran dirinya masih berada di tempat kerja, berkeliling melakukan patroli.

Bahkan sebelum berangkat ke Jepang, artis sekaligus Bupati Indramayu itu menyebut telah menyerahkan mandat kepada Wakil Bupati Syaefudin agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.