CIAMIS, PORTLALOKA.ID - Inilah yang dilakukan Pj Bupati Ciamis Budi Waluya yang berasal dari institusi anti rasuah KPK.
Tiada hari tanpa memproduksi narasi anti korupsi lewat berbagai kegiatan.
Hari ini Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar Workshop Pencegahan Korupsi Tahun 2024 dengan tema "Teguhkan Komitmen, Berantas Korupsi untuk Ciamis Unggul", di Aula Sekretariat Daerah pada Kamis, 5 Desember 2024.
Acara ini dihadiri langsung oleh Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, bersama seluruh jajaran Forkopimda Ciamis, Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Ciamis.
Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, BRI Salurkan Kredit Senilai Rp199,83 Triliun Di Sektor Pertanian
Selain itu, workshop juga diikuti secara virtual oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ciamis.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Road to Hakordia 2024 dan dilaksanakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mencegah serta memberantas korupsi.
Workshop ini sejalan dengan upaya Pemkab Ciamis mendukung program pencegahan korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam sambutannya, Pj Bupati Ciamis Budi Waluya menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada KPK yang selama ini telah memberikan bimbingan dan pendampingan dalam peningkatan sistem tata kelola pemerintahan di Ciamis.
"Pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya keras agar tata kelola pemerintahan dapat dikelola dengan baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi. Kami berterima kasih kepada KPK atas bimbingannya yang membantu kami menjaga serta meningkatkan kualitas sistem pemerintahan melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP)," ujar Budi Waluya.
Budi juga mengungkapkan rasa syukur atas capaian nilai MCP Kabupaten Ciamis yang saat ini mencapai angka 81, atau dalam kategori hijau. Namun, ia menekankan bahwa pencapaian ini belumlah cukup.
Pemkab Ciamis berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel hingga akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025.