PORTALOKA.ID - Polemik pelarangan jilbab bagi Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berbuntut panjang.
Sejumlah ormas Islam yang dimotori Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuntut agar Kepala BPIP Yudian Wahyudi diganti.
Hal itu merupakan salah satu poin kesepakatan yang dihasilkan dalam Tausiyah Forum Ukhuwah Islamiyah yang digelar di Kantor MUI Pusat, Kamis, 15 Agustus 2024.
Dalam acara yang dihadiri puluhan ormas Islam itu, salah satunya membahas mengenai polemik larangan berhijab atau jilbab bagi Paskibraka muslimah.
Forum ini menyoroti aturan BPIP yaitu Keputusan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka.
Dalam peraturan tersebut, aturan mengenai penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka dihilangkan, sehingga menuai kritik dari berbagai pihak.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyatakan bahwa penghapusan aturan mengenai hijab di Paskibraka adalah tindakan yang sangat ironi di negeri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.
Kiai Cholil menyebut, keputusan tersebut bukan suatu kebetulan melainkan dirancang dan direncanakan dengan matang oleh BPIP.
“Ini adalah peraturan yang disunat. Tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga melanggar peraturan yang dibuat sendiri oleh BPIP. Poin 4 mengenai ciput bagi yang berjilbab dihilangkan, sehingga kelengkapan atribut Paskibraka hanya tersisa lima poin.” ungkapnya di Aula Buya Hamka, kantor MUI pusat, pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Kiai Cholil menegaskan, aturan tersebut bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
Pertemuan MUI dengan ormas Islam tersebut menghasilkan sejumlah poin.
Salah satu meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kepala BPIP dan menggantinya.